Kamis, 13 July 2017
Dibaca: 46168
Pertanyaan :
Hak Anak dari Perkawinan Campuran untuk Memiliki Rumah
Saya seorang WNI dan istri saya adalah WNA. Ketika kami sepakat akan membeli rumah melalui program KPR, ternyata Bank yang kami hubungi menolak, karena kami tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah dan bangunan. Ada beberapa developer yang menyarankan, bahwa hak memiliki tanah/bangunan diberikan kepada anak saya (umur 3 tahun, WNI) dan diproses melalui pengadilan, setelah itu mengajukan kembali ke Bank. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang WNI yang nikah dengan WNA akan otomatis kehilangan hak tersebut? Undang-undang apa yang melindungi kami sebagai warga minoritas? Adakah jalan lain, sehingga kami dapat membeli rumah melalui kredit di Bank? Apabila kepemilikan ini saya berikan kepada anak saya yang di bawah umur, jalur hukum apa yang perlu saya tempuh dan perhatikan? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan pernah dipublikasikan pada Rabu, 22 Pebruari 2012.

 

Intisari:

 

 

Jika Anda tidak mempunyai perjanjian kawin, maka rumah yang Anda beli akan menjadi harta bersama antara Anda dengan istri Anda yang WNA. Ini mengakibatkan pasangan WNA Anda memiliki setengah dari hak milik atas tanah dan bangunan (rumah) tersebut karena percampuran harta.

 

Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”), hanya WNI dapat mempunyai hak milik. Maka istri Anda tidak dapat mempunyai hak milik. Ini mengakibatkan Anda juga tidak dapat memiliki tanah hak milik karena tanah dan rumah tersebut yang dibeli dalam perkawinan (tanpa perjanjian kawin) akan menjadi harta bersama.

 

Anda juga tidak dapat mengalihkan kepemilikan hak milik atas tanah kepada anak Anda yang berusia tiga tahun. Hal ini disebabkan, antara lain, karena anak Anda berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran orang tuanya. Jual beli tanah hak milik tidak dapat dilakukan dengan seorang warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing.

 

Solusi bagi Anda adalah Anda dapat membuat perjanjian kawin dengan istri Anda sebelum membeli tanah hak milik tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut, dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Mencermati penjelasan Anda, kami asumsikan Anda berencana untuk membeli rumah beserta tanah berstatus Hak Milik.

 

Perkawinan Anda, seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan istri Anda yang warga negara asing (“WNA”) merupakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[1]

 

Kemudian, Anda menyebutkan bahwa pembelian rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) oleh Anda dan pasangan ditolak oleh Bank. Hal ini terkait dengan harta dalam perkawinan Anda. Perlu diketahui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama,[2] kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.[3] Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[4]

 

Perjanjian kawin boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

 

(1)  Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4)  Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

 

Jika Anda tidak mempunyai perjanjian kawin, maka rumah yang Anda beli akan menjadi harta bersama antara Anda dengan istri Anda yang WNA (ada percampuran harta). Ini mengakibatkan pasangan WNA Anda memiliki setengah dari hak milik atas tanah dan bangunan (rumah) tersebut.

 

Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”), hanya WNI dapat mempunyai hak milik,[5] maka istri Anda tidak dapat mempunyai hak milik. Ini mengakibatkan Anda juga tidak dapat memiliki tanah hak milik karena tanah dan rumah tersebut yang dibeli dalam perkawinan (tanpa perjanjian kawin) akan menjadi harta bersama.

 

Jadi, dalam hal tidak dibuat perjanjian kawin untuk memisah harta kekayaan suami-istri, Anda secara otomatis menjadi tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah (dan juga Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan) karena adanya percampuran harta antara Anda dengan Istri Anda (harta bersama). Yang mana istri Anda yang WNA akan ikut menjadi pemilik tanah berstatus hak milik tersebut. Sedangkan, UU Agraria melarang WNA untuk memegang hak milik. Selengkapnya simak Status Pemilikan Tanah Untuk Orang Asing yang Telah Menjadi WNI.

 

2.    Pengaturan UU Agraria sebagaimana dijelaskan dalam jawaban poin 1 walau mungkin dianggap merugikan bagi WNI pada perkawinan campuran, namun dipandang perlu untuk menjaga kepentingan nasional.

 

Akan tetapi, sebagaimana kami jelaskan di atas, sebelum Anda membeli tanah hak milik beserta rumah tersebut, Anda dapat membuat perjanjian kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.

 

Dengan adanya perjanjian kawin, maka Anda dapat memperjanjikan tidak ada harta bersama dalam perkawinan, sehingga Anda sebagai WNI dapat mempunyai tanah hak milik.

 

3.    Pilihan lain yang bisa Anda dan istri Anda lakukan ialah membeli:

a.    Rumah Tunggal di atas tanah:

(1)  Hak Pakai; atau

(2)  Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b.    Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.


Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

 

4.    Setiap anak yang terlahir dari perkawinan campuran secara hukum memiliki kewarganegaraan ganda hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”).

 

Sedangkan, terkait Hak Milik atas tanah Pasal 26 ayat (2) UU Agraria menegaskan:

 

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

 

Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, Anda juga tidak dapat mengalihkan kepemilikan hak milik atas tanah kepada anak Anda yang berusia tiga tahun. Hal ini disebabkan, antara lain, karena anak Anda berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran orang tuanya. Jika Anda tetap memberikan -- dengan cara apapun -- kepemilikan hak milik atas tanah tersebut kepada anak Anda, maka perbuatan tersebut adalah batal demi hukum.

 

Perlu ditambahkan juga bahwa menurut hukum, ketika anak hasil perkawinan campuran telah berusia 18 tahun atau telah kawin, maka dia harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.[6]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia;

5.    Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.



[2] Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

[4] Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan

[5] Pasal 21 ayat (1) UU Agraria

[6] Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.