Rabu, 03 Agustus 2011
Dibaca: 12914
Pertanyaan :
Apa yang Dimaksud "Legal Disputes"?
1.Apakah yang dimaksud dengan “legal disputes” seperti yang tertera pada Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional? 2. Saya ingin tahu organ-organ apa saja dalam PBB yang bisa memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan dasar hukumnya?
Jawaban :

1.      Ada beberapa pengertian mengenai dispute yang bisa dipergunakan. Pertama, menurut “Black’s Law Dictionary (Seventh Edition)”, dispute didefinisikan sebagai “a conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular law suit”.

 

Sedangkan, yang kedua, menurut J.G. Merrills, dalam bukunya yang berjudul “International Dispute Settlement”, dispute dapat didefinisikan sebagai “specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another”.

 

Dalam konteks hukum internasional, Merrills menambahkan bahwa international dispute dapat lahir ketika munculnya “disagreement involves governments, institutions, juristic persons (corporations) or private individuals in different parts of the world.”

 

Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional (“Statuta”) memang tidak menyebutkan definisi dari legal disputes. Statuta hanya menyatakan hal-hal tertentu yang dapat dikategorikan sebagai legal disputes, yaitu:

a.      the interpretation of a treaty;

b.      any question of international law;

c.      the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;

d.      the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian legal dispute dalam konteks Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai “ketidaksepakatan antara subyek hukum internasional berbentuk negara mengenai penafsiran perjanjian internasional; permasalahan hukum internasional; fakta yang dapat berakibat pada pelanggaran kewajiban internasional; dan untuk menentukan besarnya ganti rugi atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional”.

 

2.      Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) memiliki enam organ utama, yaitu

1.      Majelis Umum (General Assembly);
2.      Dewan Keamanan (Security Council);
3.      Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council);
4.      Dewan Perwalian (Trusteeship Council);
5.      Sekretariat (Secretariat); dan
6.      Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
 

Sekedar informasi, Dewan Perwalian PBB sudah tidak berfungsi sejak 1994, sehingga pada saat ini PBB hanya memiliki lima organ utama.

 

Umumnya, rekomendasi untuk penyelesaian sengketa internasional diberikan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Misalnya, dalam isu mengenai konflik Palestina-Israel, khususnya mengenai pembangunan tembok di sekitar wilayah Tepi Barat. Pihak yang bersengketa mulanya mengajukan permasalahan ini ke Dewan Keamanan dan menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan 1544. Resolusi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum dan menghasilkan Resolusi ES-10/14 yang meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan advisory opinion terhadap isu tersebut.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Pirhot Nababan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2010 dengan program kekhususan Hukum Internasional, dan gelar magister hukum dari Universitas Indonesia pada 2014 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Mengawali aktivitas di dunia tulis menulis sejak mengenal blogging di tahun 2004, hingga akhirnya berlabuh sebagai jurnalis di salah satu media online di Jakarta pada awal 2010. Ia mulai bergabung dengan hukumonline.com sebagai pada November 2010 dan sejak pertengahan tahun 2011 menjadi Redaktur di Hukumonline English.   Aktivitasnya menganalisis peraturan perundang-undangan melalui ILB dan ILD, tak menghentikan hobinya untuk berlatih gitar klasik, menyaksikan film sains-fiksi dan serial kriminal, membaca novel thriller, dan memainkan Rubik’s Cube.   Pirhot menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Internasional serta Bisnis & Investasi Follow Pirhot di twitter: @pirhot