Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
1.Apakah yang dimaksud dengan “legal disputes” seperti yang tertera pada Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional? 2. Saya ingin tahu organ-organ apa saja dalam PBB yang bisa memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan dasar hukumnya?
1. Ada beberapa pengertian mengenai dispute yang bisa dipergunakan. Pertama, menurut “Black’s Law Dictionary (Seventh Edition)”, dispute didefinisikan sebagai “a conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular law suit”.
Sedangkan, yang kedua, menurut J.G. Merrills, dalam bukunya yang berjudul “International Dispute Settlement”, dispute dapat didefinisikan sebagai “specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another”.
Dalam konteks hukum internasional, Merrills menambahkan bahwa international dispute dapat lahir ketika munculnya “disagreement involves governments, institutions, juristic persons (corporations) or private individuals in different parts of the world.”
Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional (“Statuta”) memang tidak menyebutkan definisi dari legal disputes. Statuta hanya menyatakan hal-hal tertentu yang dapat dikategorikan sebagai legal disputes, yaitu:
a. the interpretation of a treaty;
b. any question of international law;
c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;
d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.
Dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian legal dispute dalam konteks Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai “ketidaksepakatan antara subyek hukum internasional berbentuk negara mengenai penafsiran perjanjian internasional; permasalahan hukum internasional; fakta yang dapat berakibat pada pelanggaran kewajiban internasional; dan untuk menentukan besarnya ganti rugi atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional”.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) memiliki enam organ utama, yaitu
Sekedar informasi, Dewan Perwalian PBB sudah tidak berfungsi sejak 1994, sehingga pada saat ini PBB hanya memiliki lima organ utama.
Umumnya, rekomendasi untuk penyelesaian sengketa internasional diberikan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Misalnya, dalam isu mengenai konflik Palestina-Israel, khususnya mengenai pembangunan tembok di sekitar wilayah Tepi Barat. Pihak yang bersengketa mulanya mengajukan permasalahan ini ke Dewan Keamanan dan menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan 1544. Resolusi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum dan menghasilkan Resolusi ES-10/14 yang meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan advisory opinion terhadap isu tersebut.
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
Butuh lebih banyak artikel?
