hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 10 Maret 2011
Pertanyaan:
Penurunan Gaji
Suami saya bekerja di sebuah perusahaan developer. Perusahaan ini tidak mendaftarkan karyawannya ke Depnaker dan banyak melakukan penyimpangan sehingga merugikan karyawan. Salah satu kebijakannya yang aneh adalah "menurunkan" seluruh gaji karyawan pada saat BBM naik dengan alasan penghematan biaya operasional. Sementara, karyawan tidak melakukan pelanggaran tertentu yang berakibat fatal. Bagaimana kasus ini jika dipandang dari sisi hukum? Terima kasih.
saveetree_1979
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

1.   Sepengetahuan kami, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang mengamanatkan kepada perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (istilah dan statement Saudari, ke Depnaker). Yang diatur dalam peraturan/undang-undang, adalah kewajiban setiap perusahaan melaporkan –eksistensi – perusahaan dan tenaga kerjanya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmnigrasi melalui dinas-dinas/instansi ketenagakerjaan di setiap Kabupaten/Kota (lihat Pasal 4 jo Pasal Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan).

 

Selain itu, apabila hubungan kerja seseorang pekerja/buruh (karyawan) dilakukan melalui PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), maka PKWT dimaksud wajib dicatatkan kepada dinas/instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota (lihat Pasal 13 dan Pasal 14 Kepmenakertrans No.Kep-100/Men/VI/2004). Jadi, perusahaan bukan mendaftarkan, tetapi melaporkan tenaga kerjanya atau mencatatkan PKWT-nya ke dinas/instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.

 

2.   Berkenaan dengan penyimpangan yang terjadi di perusahaan yang -mungkin- merugikan karyawan (termasuk di perusahaan properti atau developper tempat suami Saudari bekerja) seyogyanya suami Saudari melaporkan tindakan (penyimpangan) dimaksud kepada dinas/instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat (cq. kepada Pegawai Pengawas Ketenagakernaan) untuk diambil tindakan (law enforce) sesuai ketentuan.

 

Dengan begitu, secara bertahap (diharapkan) akan ada perbaikan hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, setidaknya di perusahaan - di mana - suami Saudari bekerja.

 

3.   Pada prinsipnya pembuatan perjanjian kerja (“PK”) dilakukan atas dasar kesepakatan di antara para pihak (lihat Pasal 52 ayat (1) huruf a dan c UU No. 13/2003 dan Pasal 1320 KUH Perdata). PK tersebut tidak dapat amandemen kecuali (juga) atas dasar kesepakatan (lihat Pasal 55 UU No. 13/2003). Salah satu isi dari PK adalah besarnya upah (gaji) dan cara pembayarannya, di samping juga memuat (antara lain) nama jabatan dan jenis pekerjaan, tempat pekerjaan dan syarat-syarat kerja/hak dan kewajiban (lihat Pasal 54 ayat (1) UU No. 13/2003).

 

Sehubungan dengan itu, kebijakan perusahaan yang menurunkan gaji (upah) seluruh karyawannya, menurut hemat kami, hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan, khususnya kesepakatan dari –para– karyawan. Dengan demikian, apabila management perusahaan –secara sepihak- menurunkan gaji, maka tentunya management telah wanprestasi (melanggar PK).

 

Apabila penurunan gaji dimaksud –telah terlanjur– ditetapkan sepihak, maka upaya yang dapat dilakukan karyawan, adalah meng-klaim SK Direksi mengenai penurunan gaji dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku (lihat Pasal 52 ayat [2] UU No. 13/2003 jo Pasal 3 ayat [1] jo Pasal 2 huruf b UU No. 2 /2004).

 

4.   Sebagai tambahan wawasan, perlu dipahami juga, bahwa memang ada bagian-bagian (item) gaji/upah tertentu yang dapat dikurangi atau diturunkan nilainya secara berfluktuasi setiap bulan yang (seperti) didasarkan atas kehadiran atau tingkat produktivitas masing-masing karyawan, khususnya komponen upah yang masuk dalam kelompok tunjangan tidak tetap (“TTT”).

 

Dengan kata lain, kalau bagian-bagian (item) upah yang dipotong adalah komponen TTT asalkan pemotongannya sesuai dengan syarat dan ketentuan (terms and condition) yang ditentukan atau yang telah diperjanjikan, maka pemotongan upah tersebut boleh-boleh saja dan sah dilakukan sepihak. Misalnya pemotongan uang makan dan uang transport yang dipersyaratkan atas dasar kehadiran, atau pemotongan/pengurangan uang insentif yang didasarkan kinerja dan produktivitas karyawan (lihat SE Menaker No. SE-07/Men/1990).

 

Akan tetapi kalau yang dipotong adalah gaji pokok dan/atau tunjangan tetap (“TT”), sementara tidak ada perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan atas gaji pokok dan TT tersebut, maka dengan demikian pengusaha melakukan tindakan sepihak (wanprestasi) atas perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

 

Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan Saudari puas dengan jawaban tersebut.

 
Dasar hukum:

1.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2.   Undang-Undang No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

3.   Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.   Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

6.   Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

15685 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. Telp: (021)-5289-1955, Fax: (021)-5299-4599. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.