hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 30 Maret 2012
Pertanyaan:
Bentuk Badan Usaha untuk Industri Pangan Olahan
Saya mau buka pabrik kecil produksi minuman. Karena modalnya sangat terbatas (+ Rp60 juta), apa bentuk usaha yang paling cocok? UD/PD, Firma, PT atau CV? Apa perlu izin dari Depkes RI? Apakah bentuk usaha UD/PD cocok untuk pabrik?  
wkb242
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

 

1. Bentuk dan modal badan usaha
 

Untuk pendirian Badan Usaha dalam bentuk UD/PD (Usaha Dagang/Perusahaan Dagang), Firma atau CV tidak diatur mengenai minimum modal yang diharuskan. Namun, untuk pendirian Perseroan Terbatas disyaratkan untuk memiliki minimum modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun Klasifikasi dari badan usaha kami uraikan sebagai berikut:

 

A.     Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

 

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.

 

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (“PT”)

-   Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU No. 40/2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;

-   Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;

-   Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

 

B.      Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

 

Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.

 

Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari :

(1)     Persekutuan Perdata

§      Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;

§      Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

 

(2)     Firma

§      Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;

§      Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

 

(3)     Persekutuan Komanditer (CV)

§      Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.

§      Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. 

 

Apabila PD/UD akan "diubah" dengan badan usaha lainnya, maka PD/UD tersebut harus dibubarkan serta izin yang dimiliki oleh PD/UD tersebut akan dicabut. Hal ini dikarenakan pemberian izin melekat pada subjek penerima izin tersebut baik perorangan maupun badan hukum/tidak berbadan hukum. Selanjutnya, dapat mendirikan badan usaha yang dinilai sesuai dengan karakteristik dan visi dan misi yang diinginkan.

 
2. Izin Depkes untuk produksi minuman
 

Karena pertanyaan dalam produksi minuman tidak spesifik jenisnya, maka kami mengasumsikan minuman ke dalam pangan olahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. hk.03.1.5.12.11.09955/2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (“Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011”). Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 menjelaskan bahwa:

 

“Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Pangan Iradiasi.”

 
Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 mewajibkan setiap pangan olahan untuk mendaftarkan pangan olahannya:
 

“Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran.”

 

Pengecualian terhadap Industri Rumah Tangga terhadap wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 berikut ini:

 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  Pangan Olahan yang:

a.      diproduksi oleh industri rumah tangga;

b.      mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;

c.      dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:

1.      sampel dalam rangka permohonan pendaftaran;

2.      penelitian;

3.      konsumsi sendiri; dan/atau

d.      d. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

(2) Jumlah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jumlah yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait sesuai dengan hasil kajian kelayakan atas permohonan keperluan impotir pada saat pengajuan surat rekomendasi impor.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Pangan Olahan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

 

Terhadap pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 3 di atas, Industri Rumah Tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011 di bawah ini:

 

“Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Para produsen minuman selain diharuskan untuk mendaftarkan produksi minumannya juga harus memenuhi persyaratan untuk memberikan label pada produksinya sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM No. 03/2011:

 

(1)      Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi.

(2)      Kriteria keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;

b.      parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan

c.      parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

(3)      Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan label.

 

Untuk persyaratan mengenai label lebih diatur kembali di dalam PP No. 69/1999. Dalam label hasil produksi menurut Pasal 3 ayat (2) PP No. 69/1999 sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

a.      Nama produk;

b.      Dafrtar bahan yang digunakan;

c.      Berat bersih atau isi bersih;

d.      Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan

e.      Tanggal, bulan, dam tahun kadaluarsa.

 

Jadi, produsen minuman dalam hal ini yang kami artikan ke dalam pangan olahan, harus mendaftarkan kepada BPOM untuk memproduksi pangan olahannya, kecuali Industri Rumah Tangga yang hanya memerlukan sertifikat pendaftarannya saja sebagaimana dijelaskan di atas.

 
3. Bentuk usaha UD/PD untuk pabrik
 

Menurut UU No. 5 Tahun 1984. Industri adalah kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri

 

Kemudian, Pasal 2 PP No. 13 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

1.      setiap pendirian Persuahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

2.      Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

 

Namun, Pasal 3 PP No. 13/1995 mengecualikan terhadap beberapa jenis industri tertentu dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri (“IUI”). Beberapa Jenis Industri  tertentu cukup diberikan Tanda Daftar Industri (“TDI”) yang diberlakukan sebagai Izin.

 

Ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 yang menyatakan setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil. Pengertian Perusahaan Industri pada Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

 

Jenis industri tertentu menurut Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 yang cukup diberikan TDI adalah Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:

a.      Sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

b.      Di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

 

Adapun jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

 

Industri kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud di atas, meliputi jenis industri yang tercantum dalam huruf D Lampiran Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, adapun beberapa di antara jenis industri dalam huruf D Lampiran Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005 adalah:

 

Direktorat Industri Pangan menangani:

·         Industri Pengolahan dan Pengawetan daging

·         Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

·         Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya

·         Industri Susu

·         Industri Makanan dan Susu

·         Industri Gula

·         Industri Makaroni, Mie, Spagheti Bihun, So’un dan sejenisnya

·         Industri Rokok Kretek

·         Industri Minuman Ringan

·         Dan lain-lain yang tercantum dalam lampiran Huruf D Permen Perindustrian No.07/M-IND/PER/5/2005.

 

Pilihan mengenai badan usaha bergantung pada kebutuhan dan keinginan pengusaha dengan mempertimbangkan karakter jenis badan usaha. Pada prinsipnya, pabrik dapat berbentuk UD/PD sepanjang memiliki izin menjalankan usahanya yaitu berupa IUI ataupun TDI. Untuk mendirikan Perusahaan Industri tidak mewajibkan sebuah usaha industri harus berbentuk badan usaha tertentu, sebagaimana dijelaskan di atas Perusahaan Industri dapat berbentuk perorangan, badan usaha dan/atau badan hukum.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.      Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3.      Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

4.      Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

5.      Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/MIND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian; dan

6.      Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (“Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008”).

7.      Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4dedde9e1cb1b.jpg

10889 hits
Di: Bisnis & Investasi
sumber dari: Adisuryo Prasetio & Co
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.