Jumat, 31 Mei 2002
Dibaca: 45212
Pertanyaan :
prosedur dalam pernikahan beda negara
Profesi saya sekarang seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya langkah-langkah apa yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan perkawinan beda warga negara.
Jawaban :

Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP 9/1975). Untuk perkawinan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran.

 

Sehubungan dengan anda masih berstatus mahasiswi dan anda tidak mengemukakan umur anda, maka kami beranggapan bahwa anda masih berumur di bawah 21 tahun. Maka untuk perkawinan ini anda harus mendapatkan ijin dari orangtua. Jika salah satu orangtuanya meninggal dunia, ijin diperoleh dari orangtua yang masih hidup; jika kedua orangtua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya; jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, atau mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan dapat memberika ijin. Ketentuan-ketentuan tersebut berlangsung sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (ps. 6 (2) sampai (6) UU Perkawinan).

 

Sebelum berlangsungnya perkawinan ada beberapa hal atau prosedur yang harus di laksanakan terlebih dahulu, yaitu masalah pemberitahuan, penelitian dan pengumuman. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya secara tertulis atau lisan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan oleh mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

 

Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Kemudian dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini memuat hal-hal yang menyangkut para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, apabila diketahui perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan dan undang-undang yang berlaku.

 

Setelah hari kesepuluh sejak adanya pengumuman kehendak kawin, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan menurut tatacara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 (dua) orang saksi.

 

Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula dengan pegawai pencatat perkawinan dan 2 (dua) orang saksi yang hadir. Dengan penandatangann tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

 

Persoalan lainnya yang mesti saudari perhatikan adalah mengenai persoalan kewarganegaraan, dimana menurut Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaran Indonesia (UU Kewarganegaraan) dikatakan bahwa bagi perempuan berwarganegara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing (WNA) akan kehilangan kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dalam satu tahun setelah pernikahannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan RI akan diperoleh kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI tempat tinggalnya.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol