Ikuti kami:
Prosedur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk go public sampai pada proses mendapatkan Initial Public Offering?
Initial Public Offering atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.
Lebih lanjut, Penawaran Umum hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
Merujuk pada pengertian di atas, maka tata cara yang harus dilakukan oleh Emiten dalam proses penawaran umum adalah sebagai berikut :
Pada tahap persiapan internal, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum terlebih dahulu harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tujuan diadakannnya agenda RUPS, tak lain adalah Direksi meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum.
Hasil perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Dari perubahan anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris tersebut, mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Emiten kepada Bapepam-LK.
Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya Emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal.
Peran dan tugas dari Penjamin Emisi serta lembaga dan profesi penunjang adalah sebagai berikut:
(i) Penjamin Emisi: menyiapkan berbagai dokumen, menyiapkan prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan,
(ii) Akuntan Publik: melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon Emiten,
(iii) Penilai: melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap,
(iv) Konsultan Hukum: memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) dan
(v) Notaris: membuat akta-akta berubahan anggaran dasar, akta-akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen-notulen rapat.
b. Tahap mengajukan pernyataan pendaftaran
Pada tahap ini, dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK harus dapat dipertanggung jawabkan oleh Emiten, akan kecukupan dan kebenaran informasi.
Setelah diterimanya pernyataan pendaftran oleh Bapepam-LK, dalam jangka waktu 45 hari Bapepam-LK dapat menentukan pernyataan efektif. Tetapi, dalam jangka waktu 45 hari itu, Bapepam-LK tidak menutup kemungkinan dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten, apabila masih ada kekurangan kecukupan informasi.
Jadi, pernyataan pendaftaran baru bisa dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK apabila:
Setelah Bapepam-LK menyatakan efektif atas pernyataan pendaftaran dan diumumkannya Prospektus Ringkasan, maka perusahaan dapat melakukan penawaran umum, dengan masa penawaran 3 hari kerja.
Dengan berakhirnya masa penawaran umum, maka Emiten akan melakukan penjatahan saham kepada para investor. Penjatahan dapat dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja setalah berakhirnya masa penawaran umum.
d. Tahap pencatatan saham di Bursa Efek
Langkah selanjutnya, saham yang ditawarkan dicatat di lantai bursa. Dalam pencatatan, pencatatan paling paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal penjatahan dan Emiten wajib menyampaikan laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam-LK, paling lambat 3 hari kerja setelah penjatahan saham.
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Perubahan Anggaran Dasar setiap Perseroan yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas.
4. Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
5. Peraturan Bapepam No.IX.A.3 tentang Tata Cara Untuk Meninta Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.