Kamis, 30 Maret 2017
Dibaca: 212444
Pertanyaan :
Struktur dan Skala Upah
Pihak perusahaan telah membuat struktur dan skala upah, namun belum mengacu sepenuhnya kepada Ketentuan Penyusunan Struktur dan Skala Upah dalam Kep-49/MEN/IV/2004. Dapatkah pihak Perusahaan membuat ini tanpa mengacu kepada peraturan yang ada? Mohon tanggapannya. Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Umar Kasim dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 23 Pebruari 2010.

 

Intisari:

 

 

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan lima unsur yaitu: golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Bagaimana metode penyusunannya?

 

Terkait ini, Pasal 6 Permenaker 1/2017 telah mengatur:

 

Dalam menyusun Struktur dan Skala Upah, Pengusaha dapat menggunakan contoh penyusunan Struktur dan Skala Upah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau menggunakan metode lain.

 

Kata “dapat” pada pasal di atas diartikan bahwa pengusaha diberikan pilihan oleh Permenaker 1/2017 untuk menentukan metode penyusunan struktur dan skala upah. Artinya, metode penyusunan yang terdapat dalam Lampiran Permenaker 1/2017 bukan bersifat wajib, melainkan pilihan.

 

Dengan demikian, boleh saja pengusaha melakukan penyusunan struktur dan skala upah tanpa mengacu pada metode dalam Lampiran Permenaker 1/2017 sepanjang pengusaha memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi buruh/pekerja dan syarat-syarat lain yang ditentukan. Apa saja itu?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Meluruskan pernyataan Anda, perlu diketahui kini telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”). Sehingga, pada saat Permenaker 1/2017 ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (“Kepmenakertrans 49/2004”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Arti Struktur dan Skala Upah

Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.[1] Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[2]

 

Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[3]

 

Hal-hal yang Diperhatikan dalam Menyusun Struktur dan Skala Upah

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) disebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.[4]  

 

Demikian juga dalam Permenaker 1/2017 disebutkan bahwa struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[5] Berikut uraiannya:[6]

1.    Golongan merupakan banyaknya Golongan Jabatan.

2.    Jabatan merupakan sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi Perusahaan.

3.    Masa Kerja merupakan lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

4.    Pendidikan merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

5.    Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

 

Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan dengan memperhatikan unsur-unsur di atas.[7] Selain ditetapkan dalam bentuk surat keputusan, struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh oleh pengusaha secara perorangan.[8]

 

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.[9]

 

Struktur dan skala upah berlaku bagi setiap pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.[10]

 

Pengusaha yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11]

 

Sanksi administratif itu berupa:[12]

a.    teguran tertulis;

b.    pembatasan kegiatan usaha;

c.    penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan

d.    pembekuan kegiatan usaha.

 

Penjelasan selengkapnya bagaimana metode untuk menyusun struktur dan skala upah dapat Anda pelajari dalam Lampiran Permenaker 1/2017.

 

Analisis

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmoni dan supaya ada kepastian hukum dan tidak terjadi gap serta untuk menghindari adanya kecemburuan sosial terstruktur di antara para pekerja, maka perlu diatur struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, tanpa mengurangi hak pengusaha untuk memberi reward berdasarkan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas serta kinerja masing-masing pekerja.[13]

 

Kami kurang mendapatkan keterangan apa yang Anda maksud dengan “perusahaan belum mengacu sepenuhnya kepada Ketentuan Penyusunan Struktur dan Skala Upah”, apakah metodenya yang tidak sesuai dengan Permenaker 1/2017, apakah kelima unsur (golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi) yang tidak diperhatikan, atau ada ketentuan-ketentuan lain yang disimpangi?

 

Pada intinya, terkait dengan metode penyusunan struktur dan skala upah, Pasal 6 Permenaker 1/2017 telah mengatur:

 

Dalam menyusun Struktur dan Skala Upah, Pengusaha dapat menggunakan contoh penyusunan Struktur dan Skala Upah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau menggunakan metode lain.

 

Kata “dapat” pada pasal di atas dapat diartikan bahwa pengusaha diberikan pilihan oleh Permenaker 1/2017 untuk menentukan metode penyusunan struktur dan skala upah. Artinya, metode penyusunan yang terdapat dalam Lampiran Permenaker 1/2017 bukan bersifat wajib, melainkan pilihan.

 

Dengan demikian, menurut hemat kami, berdasakan asas kebebasan berkontrak (beginselen der contractsvrijheid) boleh saja pengusaha melakukan penyusunan struktur dan skala upah (dalam Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB) tanpa mengacu pada Lampiran Permenaker 1/2017 sepanjang pengusaha memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi buruh/pekerja.

 

Tentunya, penyusunan struktur dan skala upah dalam Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pembuatan PP atau PKB, yakni adanya saran dan masukan dari pekerja (dalam PP) atau disepakati di antara para pihak (dalam PKB) dan tetap mengindahkan syarat sahnya perjanjian, serta ketentuan-ketentuan lain dalam penyusunan struktur dan skala upah yang kami telah jelaskan di atas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

 

 

Artikel Sebelum Pemuktahiran yang Dibuat oleh Umar Kasim

 

Struktur upah adalah susunan tingkat upah (dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah). Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurut kelompok jabatan (pasal 1 Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan Skala Upah atau Kepmen 49).

 

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa pengusaha menyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi kerja (pasal 92 ayat [1] UUK). Demikian juga dalam Kepmen 49 disebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam rangka penetapan upah – masing-masing - pekerja di perusahaan (pasal 2).

 

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 92 ayat (1) UUK dijelaskan bahwa penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah, guna adanya kepastian hukum dalam penentuan upah dan akan mengurangi kesenjangan (gap) antara upah terendah dan tertinggi. Demikian juga, dalam pasal 10 Kepmen 49 disebutkan kembali bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah (dalam LAMPIRAN Kepmen) adalah merupakan pedoman (acuan) dalam penyusunan struktur dan skala upah yang dilakukan (disusun) dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja serta dengan mempertimbangkan kondisi (kemampuan) perusahaan.

 

Berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas, tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau mengharuskan penyusunan struktur dan skala upah dengan pengenaan suatu sanksi tertentu. Namun, dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmoni dan agar supaya ada kepastian hukum dan tidak terjadi gap serta untuk menghindari adanya kecemburuan sosial terstruktur di antara para pekerja, perlu diatur struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja, tanpa mengurangi hak pengusaha untuk memberi reward berdasarkan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas serta kinerja masing-masing pekerja, serta memberi sanksi (punishment) bila ada pekerja yang melanggar atau wanprestasi (pasal 92 ayat [2] UUK).

 

Dengan demikian, menurut hemat kami, berdasakan azas kebebasan berkontrak (beginselen der contractsvrijheid) boleh saja dilakukan penyusunan struktur dan skala upah (dalam Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB) tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme pembuatan PP atau PKB yakni adanya saran dan masukan dari pekerja (dalam PP) atau disepakati di antara para pihak (dalam PKB) dan tetap mengindahkan syarat sahnya perjanjian. 

 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat. 

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan Skala Upah

 



[1] Pasal 1 angka 1 Permenaker 1/2017 

[2] Pasal 1 angka 2 Permenaker 1/2017 

[3] Pasal 1 angka 3 Permenaker 1/2017

[4] Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 1/2017

[6] Pasal 2 ayat (2) s.d. ayat (6) Permenaker 1/2017

[7] Pasal 5 Permenaker 1/2017

[8] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenaker 1/2017

[9] Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[10] Pasal 7 Permenaker 1/2017

[11] Pasal 12 Permenaker 1/2017 jo. Pasal 59 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”)

[12] Pasal 59 ayat (2) PP 78/2015

[13] Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).