Kamis, 04 November 2010
Dibaca: 31722
Pertanyaan :
Persiapan untuk Membuat Merek Dagang
Mohon bantuannya, saya ada rencana untuk membuat usaha kecil yang mempunyai merek dagang. Rencana usaha saya mempunyai jenis barang/produk lebih dari lima (semisal satu merek mempunyai produk seperti kaos, mug, pin, tas, dan lain-lain) dan merek dagang saya tersebut mempunyai suatu ciri khas tertentu entah dalam corak-slogan-atau apa pun dalam setiap produknya. Saya rencana memakai nama yang terdiri dari tiga kata, tapi ternyata ketika disingkat menjadi merek perusahaan jasa. Untuk mengakalinya saya menggunakan slogan-font-warna-bentuk yang berbeda dan kepanjangan singkatan huruf dari merek dagang saya. Pertanyaannya: 1. Apakah merek dagang saya tersebut bisa diterima untuk didaftarkan melihat dari persamaan yang nyaris serupa tersebut? 2. Apakah saya mendaftarkan di HKI atau Paten, atau apa (melihat dari keragaman produk saya dalam satu merek dagang)? 3. Bagaimana proses dan biayanya, dan berapa lama? Terima kasih dan mohon bimbingannya.
Jawaban :

1.    Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”), permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila termasuk dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU ini, yaitu :

a.    beritikad tidak baik (pasal 4)

b.    bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (pasal 5 huruf a).

c.    tidak memiliki daya pembeda (pasal 5 huruf b). Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, atau terlalu rumit sehingga tidak jelas (penjelasan pasal 5 huruf b).

d.    telah menjadi milik umum (pasal 5). Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang diketahui secara umum sebagai tanda bahaya (penjelasan pasal 5 huruf c)

e.    merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (pasal 5 huruf d). Contohnya, merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi (penjelasan pasal 5 huruf d).

f.     memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (pasal 6 ayat [1] huruf a):

-       barang sejenis dengan barang sejenis, baik itu bahan baku, sifat atau pemakaian, misalnya baju sejenis dengan kaos atau t-shirt

-       jasa sejenis, misalnya hotel dengan motel

-       barang dan jasa sejenis, misalnya toko pakaian dengan pakaian.

(Untuk mengecek, dapat melihat PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa).

g.    mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya (pasal 6 ayat [1] huruf b)

h.    Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal (pasal 6 ayat [1] huruf c).

i.      Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (pasal 6 ayat [3] huruf a)

j.     Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (pasal 6 ayat [3] huruf b)

k.    Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (pasal 6 ayat [3] huruf c).

 

Persamaan pada pokoknya yang adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, susunan warna, cara penulisan antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan.

 

Apabila merek dagang yang akan didaftarkan termasuk dalam salah satu kategori di atas, maka besar kemungkinan merek dagang yang didaftarkan akan ditolak. Biasanya pemeriksa di Kantor Merek Dirjen HKI akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek.

 

2.    Merek memiliki perbedaan dengan paten. Paten lebih ditujukan pada suatu invensi atau penemuan, sementara merek merupakan simbol atau tanda yang bertujuan sebagai daya pembeda. Misalnya: apabila Anda membuat suatu mug yang antipecah atau antigigitan tikus dan belum pernah ada sebelumnya, maka invensi (penemuan) itu disebut dan didaftarkan sebagai paten. Sementara, nama dagang atau simbol yang tercantum pada permukaan mug tersebut, termasuk dalam kategori merek.

 

Baik permohonan paten maupun merek, ditujukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada paten, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan kesatuan invensi (pasal 21 UU No. 14 Tahun 2001). Sementara, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk dua kelas barang atau lebih (keragaman produk) dan dapat diajukan dalam satu permohonan (pasal 8 UU No. 15 Tahun 2001).

 

3.    Prosesnya dengan mengajukan permohonan ke Dirjen HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan beberapa persyaratan dan mengisi formulir serta membayar biaya permohonan merek (lebih rinci di pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001). Keseluruhan prosesnya(pemeriksaan substantive, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan dan pemeriksaan kembali) memakan waktu lebih kurang 12 bulan dan paling lama 14 bulan 10 hari.

 

Mengenai biaya, dapat dilihat panduannya di PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Peraturan tersebut (terdapat pada lampiran peraturan), terdapat tabel yang merinci besarnya biaya yang ditetapkan untuk masing-masing prosedur permohonan, termasuk permohonan merek secara terperinci.

 
 

Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

2.    Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.    Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa

4.    Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Rifanni Sari
MITRA : Bung Pokrol