hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 04 November 2010
Pertanyaan:
Persiapan untuk Membuat Merek Dagang
Mohon bantuannya, saya ada rencana untuk membuat usaha kecil yang mempunyai merek dagang. Rencana usaha saya mempunyai jenis barang/produk lebih dari lima (semisal satu merek mempunyai produk seperti kaos, mug, pin, tas, dan lain-lain) dan merek dagang saya tersebut mempunyai suatu ciri khas tertentu entah dalam corak-slogan-atau apa pun dalam setiap produknya. Saya rencana memakai nama yang terdiri dari tiga kata, tapi ternyata ketika disingkat menjadi merek perusahaan jasa. Untuk mengakalinya saya menggunakan slogan-font-warna-bentuk yang berbeda dan kepanjangan singkatan huruf dari merek dagang saya. Pertanyaannya: 1. Apakah merek dagang saya tersebut bisa diterima untuk didaftarkan melihat dari persamaan yang nyaris serupa tersebut? 2. Apakah saya mendaftarkan di HKI atau Paten, atau apa (melihat dari keragaman produk saya dalam satu merek dagang)? 3. Bagaimana proses dan biayanya, dan berapa lama? Terima kasih dan mohon bimbingannya.
crossaint
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4bfccd227b0dc/lt4f8299e975a49.jpg

1.    Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”), permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila termasuk dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU ini, yaitu :

a.    beritikad tidak baik (pasal 4)

b.    bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (pasal 5 huruf a).

c.    tidak memiliki daya pembeda (pasal 5 huruf b). Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, atau terlalu rumit sehingga tidak jelas (penjelasan pasal 5 huruf b).

d.    telah menjadi milik umum (pasal 5). Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang diketahui secara umum sebagai tanda bahaya (penjelasan pasal 5 huruf c)

e.    merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (pasal 5 huruf d). Contohnya, merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi (penjelasan pasal 5 huruf d).

f.     memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (pasal 6 ayat [1] huruf a):

-       barang sejenis dengan barang sejenis, baik itu bahan baku, sifat atau pemakaian, misalnya baju sejenis dengan kaos atau t-shirt

-       jasa sejenis, misalnya hotel dengan motel

-       barang dan jasa sejenis, misalnya toko pakaian dengan pakaian.

(Untuk mengecek, dapat melihat PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa).

g.    mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya (pasal 6 ayat [1] huruf b)

h.    Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal (pasal 6 ayat [1] huruf c).

i.      Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (pasal 6 ayat [3] huruf a)

j.     Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (pasal 6 ayat [3] huruf b)

k.    Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (pasal 6 ayat [3] huruf c).

 

Persamaan pada pokoknya yang adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, susunan warna, cara penulisan antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan.

 

Apabila merek dagang yang akan didaftarkan termasuk dalam salah satu kategori di atas, maka besar kemungkinan merek dagang yang didaftarkan akan ditolak. Biasanya pemeriksa di Kantor Merek Dirjen HKI akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek.

 

2.    Merek memiliki perbedaan dengan paten. Paten lebih ditujukan pada suatu invensi atau penemuan, sementara merek merupakan simbol atau tanda yang bertujuan sebagai daya pembeda. Misalnya: apabila Anda membuat suatu mug yang antipecah atau antigigitan tikus dan belum pernah ada sebelumnya, maka invensi (penemuan) itu disebut dan didaftarkan sebagai paten. Sementara, nama dagang atau simbol yang tercantum pada permukaan mug tersebut, termasuk dalam kategori merek.

 

Baik permohonan paten maupun merek, ditujukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada paten, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan kesatuan invensi (pasal 21 UU No. 14 Tahun 2001). Sementara, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk dua kelas barang atau lebih (keragaman produk) dan dapat diajukan dalam satu permohonan (pasal 8 UU No. 15 Tahun 2001).

 

3.    Prosesnya dengan mengajukan permohonan ke Dirjen HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan beberapa persyaratan dan mengisi formulir serta membayar biaya permohonan merek (lebih rinci di pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001). Keseluruhan prosesnya(pemeriksaan substantive, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan dan pemeriksaan kembali) memakan waktu lebih kurang 12 bulan dan paling lama 14 bulan 10 hari.

 

Mengenai biaya, dapat dilihat panduannya di PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Peraturan tersebut (terdapat pada lampiran peraturan), terdapat tabel yang merinci besarnya biaya yang ditetapkan untuk masing-masing prosedur permohonan, termasuk permohonan merek secara terperinci.

 
 

Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

2.    Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.    Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa

4.    Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

14076 hits
Di: Hak Kekayaan Intelektual
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.