Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Siapa Saja yang Termasuk Pejabat Bank?

Share
copy-paste Share Icon
Bisnis

Siapa Saja yang Termasuk Pejabat Bank?

Siapa Saja yang Termasuk Pejabat Bank?
Adi Condro Bawono, S.H., M.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Siapa Saja yang Termasuk Pejabat Bank?

PERTANYAAN

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, diatur mengenai sanksi pidana perbankan. Pertanyaan saya : apakah pengertian pegawai bank dalam pasal itu hanya diartikan bagi pegawai yg punya wewenang dan tanggung jawab dalam usaha bank? Apakah loan supervisor termasuk dalam pengertian ini?

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

     

     

    1.     UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”)menyebutkan ada dua jenis pegawai bank, yakni:

    -      pejabat bank;dan

    KLINIK TERKAIT

    Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

    Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

    -      karyawan bank (disimpulkan dari Penjelasan Pasal 47 dan 49 UU Perbankan).

     

    Lalu, istilah pejabat bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010)yang mendefinisikan: “Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
     

    Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak semua karyawan bank merupakan pejabat bank. Pegawai bank yang tidak mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank bukanlah seorang pejabat bank, maka ia termasuk kategori sebagai karyawan bank.

     

    Terkait dengan sanksi pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang Anda tanyakan, dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dinyatakan “Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.” Maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank.

     

    Jadi, pengaturan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan hanya berlaku bagi pegawai bank yang merupakan pejabat bank dan tidak berlaku bagi seluruh karyawan bank.

     

    2.     Kami tidak dapat menemukan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai definisi loan supervisor ini. Namun, sebagai referensi, dituliskan dalam Laporan Tahun 2009 - Layananku Untuk Jakarta-kuyang dipublikasikan Bank DKI (hlm 65), loan supervisor atau tenaga supervisi kredit diantaranya bertugas untuk menganalisa kredit komersial, membaca informasi di balik laporan keuangan debitur, memverifikasinya, kemudian menagih dengan cara yang tepat.

     

    Jadi, dalam praktiknya, loan supervisor pada suatu bank adalah seseorang yang menjadi pengawas bagian kredit. Loan supervisor ikut serta dalam proses penentuan apakah seorang nasabah kreditnya di setujui oleh pihak bank atau tidak, serta memiliki peran dalam penagihan kredit.

     

    Oleh karena kewenangan yang dimilikinya itu, loan supervisor juga tunduk pada pengaturan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, karena ia juga merupakan pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank (dalam hal ini terkait perkreditan).

     
    Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.
     
    Dasar hukum:

    1.     Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

    2.     Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;

    3.     Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

     

     

    Tags


    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    TIPS HUKUM

    Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

    24 Mar, 2023 Bacaan 10 Menit
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!