Perjanjian (termasuk sewa menyewa rumah) harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika salah satu pihak adalah orang asing, maka dapat juga menggunakan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Akan tetapi tentu saja perjanjian dalam bahasa asing tersebut harus sejalan isinya dengan perjanjian dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.   Dalam hal terjadi inkonsistensi/perbedaan isi perjanjian, dapat disepakati oleh para pihak, versi manakah yang berlaku karena semua naskah itu sama aslinya, yakni kekuatan berlakunya sama.   Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Dalam membuat perjanjian, para pihak harus mengetahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1.    kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.    kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.    suatu pokok persoalan tertentu;

4.    suatu sebab yang tidak terlarang.

Mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian, kita merujuk pada ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Merujuk pada pengaturan tersebut, menjawab pertanyaan Anda, perjanjian (termasuk sewa menyewa rumah) harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika salah satu pihak adalah orang asing, maka dapat juga menggunakan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Akan tetapi tentu saja perjanjian dalam bahasa asing tersebut harus sejalan isinya dengan perjanjian dalam bahasa Indonesia.

Mengenai pertanyaan Anda selanjutnya, kami kurang jelas dengan maksud pertanyaan Anda yaitu “apakah sah perjanjian yang dibuat oleh pihak kedua”. Ini karena perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak, jadi perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak. Jika yang Anda maksud adalah apakah terjemahan bahasa Inggris perjanjian tersebut sah, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Ada Perbedaan dalam Perjanjian Dua Bahasa, Mana yang Berlaku?, dalam hal terjadi inkonsistensi/perbedaan isi perjanjian, dapat disepakati oleh para pihak, versi manakah yang berlaku karena seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 bahwa semua naskah itu sama aslinya, yakni kekuatan berlakunya sama.

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar (saat itu), dalam artikel Menkumham: Perjanjian Berbahasa Inggris Tetap Sah, melalui suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 perihal “Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009”. Patrialis menyebutkan bahwa perjanjian privat komersial (private commercial agreement) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti ditentukan Undang-Undang tersebut.

Bolehnya perjanjian tunduk pada perjanjian dalam bahasa Inggris juga dapat dilihat dari Akta Perdamaian Nomor: 299/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Dalam akta perdamaian tersebut terdapat klausula sebagai berikut:

Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa Perjanjian ini dan menegaskan bahwa masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini sepenuhnya memahami isi dan ketentuan Perjanjian ini dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Untuk menghindari kekeliruan, versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini akan menggantikan versi bahasa Indonesia dalam hal terdapat perbedaan di dalam penafsiran Perjanjian ini.

Akan tetapi, menjadi berbeda jika perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris, perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum seperti dalam artikel MA Tolak Kasasi Perkara Gugatan Kontrak Berbahasa Inggris. Dalam artikel tersebut diberitakan bahwa gugatan bermula dari sebuah perjanjian, Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur BKP memperoleh pinjaman dana dari Nine AM sejumlah AS$4,422 juta. Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai jaminan utang, para pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010.

Setelah berjalan selama dua tahun, BKP mengajukan gugatan karena menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil. Perjanjian tersebut dinilai melanggar UU 24/2009. Pasalnya, kontrak tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia.

Gugatan ini dikabulkan majelis hakim yang dalam putusannya menyatakan perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Pengadilan tingkat kasasi pun memperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Untuk diketahui, dalam putusannya, Majelis Hakim PT DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tanggal 20 Juni 2013 silam.

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.