Rabu, 23 May 2018
Pertanyaan :
Ketentuan Pendaftaran Waralaba / Franchise
Apakah untuk melakukan franchise harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM?  
Jawaban :
Intisari:
 
 
Kami asumsikan bahwa ‘persetujuan Menteri Hukum dan HAM’ yang Anda maksud adalah diterbitkannya surat sehubungan dengan pendaftaran penyelenggaraan franchise atau waralaba.
 
Dalam proses pendaftaran waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba beserta perubahannya,  yang menerbitkan surat sehubungan dengan pendaftaran penyelenggaraan franchise bukanlah dari Menteri Hukum dan HAM, melainkan dari Menteri Perdagangan. Surat ini dinamakan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“STPW”). Pemberi dan Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.
 
Kewenangan Menteri Perdagangan dalam menerbitkan STPW ini:
 
  1. Didelegasikan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:
  1. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
  2. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
  4. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
  5. Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba luar negeri.
 
  1. Diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan, sedangkan Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah terkait. Penyerahan kewenangan ini adalah untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:
  1. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
  2. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
  3. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Tentang “Persetujuan Menteri Hukum dan HAM”
Apabila yang Anda maksud mendapat “persetujuan Menteri Hukum dan HAM” tersebut adalah berkaitan dengan dengan pendirian suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT) terkait menjalankan usaha franchise atau waralaba, hal tersebut adalah benar. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur:
 
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
 
Adapun Menteri yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“HAM”).[1]
 
Sebagai referensi, dapat disimak artikel terkait Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT dan Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya.
Namun, apabila yang Anda maksud “persetujuan Menteri Hukum dan HAM” tersebut adalah berkaitan dengan penyelenggaraan usaha franchise atau waralaba, maka hal ini adalah tidak tepat. Berikut penjelasannya:
 
Penyelenggaraan Waralaba
Waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (“PP 42/2007”) adalah:
 
hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
 
Penyelenggaraan Waralaba di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (“Permendag 53/2012”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (“Permendag 57/2014”).
 
Adapun para pihak dalam Waralaba adalah:[2]
  1. Pemberi Waralaba
  2. Penerima Waralaba
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan
  4. Penerima Waralaba Lanjutan
 
Selain itu para pihak dalam waralaba juga dibedakan berdasarkan wilayahnya, yaitu dalam negeri dan luar negeri.[3]
 
Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.[4] Para pihak dalam waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“STPW”).[5]
 
STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Permendag 53/2012.[6]
 
Jika yang Anda tanyakan adalah persetujuan Menteri Hukum dan HAM terkait penyelenggaraan usaha franchise atau waralaba, maka hal ini adalah tidak tepat karena menteri yang berwenang dalam penyelenggaraan usaha waralaba adalah Menteri Perdagangan.
 
Menteri Perdagangan, dalam penyelenggaraan waralaba, mempunyai kewenangan menerbitkan STPW sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendag 53/2012 yang berbunyi:
 
Kewenangan penerbitan STPW berada pada Menteri.
 
Adapun Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.[7]
 
Kewenangan Menteri Perdagangan ini:
  1. Didelegasikan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:[8]
    1. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
    2. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
    3. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
    4. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
    5. Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba luar negeri.
 
Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dan Waralaba luar negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan STPW.[9]
 
  1. Diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan, sedangkan Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah terkait. Penyerahan kewenangan ini adalah untuk pendaftaran STPW yang dimohonkan oleh:[10]
    1. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
    2. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
    3. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika persetujuan yang Anda maksud adalah terkait pendaftaran penyelenggaraan franchise, maka yang berwenang bukan Menteri Hukum dan HAM, melainkan dari Menteri Perdagangan.
 
Menteri Perdagangan berwenang menerbitkan STPW. Menteri Perdagangan kemudian mendelegasikan/menyerahkan kewenangannya kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia (yang dilimpahkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah terkait) berdasarkan pihak yang memohon pendaftaran.
 
Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Waralaba bagi Pemberi Waralaba
Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan bahwa Anda adalah Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri sehingga kami hanya akan mengulas khusus penerbitan STPW untuk Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri saja. Berikut syarat dan tata caranya:
 
  1. Untuk mendapatkan STPW, Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.[11] Calon Pemberi Waralaba yang mengajukan permohonan STPW harus menyampaikan Master Franchise Agreement.[12]
 
  1. Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (“Pejabat Penerbit STPW”) memeriksa master franchise agreement dalam jangka waktu 20 hari kerja.[13]
 
  1. Apabila Master Franchise Agreementnya dinilai oleh Pejabat Penerbit STPW tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan STPW.[14] Dokumen-dokumen tersebut adalah:[15]
  1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba.
Adapun yang dimaksud dengan Prospektus Penawaran Waralaba terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Permendag 53/2012 yang berbunyi:
 
Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.
 
  1. Fotokopi Master Franchise Agreement yang dimiliki oleh calon Pemberi Waralaba.
  2. Fotokopi Izin Usaha.
  3. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
  5. Komposisi penggunaan tenaga kerja.
  6. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
 
  1. Apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPW menerbitkan STPW.[16]
 
  1. Sebelum STPW diterbitkan, apabila diperlukan Pejabat Penerbit STPW dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha waralaba yang dilakukan di hadapan Tim Penilai. Hasil penilaian Tim Penilai merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan STPW.[17]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 

[1] Pasal 1 angka 16 UU PT
[2] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendag 53/2012
[3] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendag 53/2012
[4] Pasal 5 ayat (1) PP 42/2007
[5] Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Permendag 53/2012
[6] Pasal 1 angka 9 Permendag 53/2012
[7] Pasal 1 angka 11 Permendag 53/2012
[8] Pasal 23 jo. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), serta Pasal 25 ayat (1) Permendag 53/2012
[9] Pasal 10 ayat (2) Permendag 53/2012
[10] Pasal 24 jo. Pasal 10 ayat (3) Permendag 53/2012 dan Pasal 25 ayat (2) Permendag 53/2012
[11] Pasal 9 ayat (2) Permendag 53/2012
[12] Pasal 9 ayat (2) Permendag 53/2012 dan Pasal 9A ayat (1) Permendag 57/2014
[13] Pasal 9A ayat (2) Permendag 57/2014
[14] Pasal 9A ayat (3) Permendag 57/2014
[15] Huruf A Lampiran IV Permendag 57/2014
[16] Pasal 12 ayat (4) PP 42/2007 dan Pasal 14 ayat (1) Permendag 53/2012
[17] Pasal 15 Permendag 53/2012


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)