Kamis, 10 Maret 2011
Dibaca: 69657
Pertanyaan :
Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin
Bagaimana cara memperoleh akta kelahiran untuk anak luar kawin? Dalam hal ini, ibu kandungnya mengakui dan berniat untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut. Terima kasih.
Jawaban :

Secara hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat pasal 43 ayat [1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Oleh karena itu, anak tersebut secara hukum tidak dianggap mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan demikian, di dalam akta kelahiran anak tersebut akan dicatat sebagai anak dari ibunya.

 

Persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak luar kawin adalah sebagai berikut:

          Surat  kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran Nama dan identitas saksi kelahiran Kartu Tanda Penduduk Ibu

          Kartu Keluarga Ibu

          Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

 
Tata Caranya adalah sebagai berikut:
 

Apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili Anda, Anda mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan diatas kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh Anda dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke UPTD Instansi Pelaksana/Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili Anda, Anda mengisi  Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP Anda kepada Instansi Pelaksana.

 

Instansi Pelaksana biasanya adalah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Kabupaten/Kotamadya setempat.

 

Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.   Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.   Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.   Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006

4.   Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

5.   Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim