hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 07 Juni 2012
Pertanyaan:
Adakah Perlindungan Hukum atas Hewan Hasil Rekayasa Genetika?
Peraturan atau UU mengenai perlindungan hewan sudah ada belum? Misalnya, saya berhasil menciptakan jenis hewan baru hasil perkawinan silang, apakah saya bisa mempatenkan? UU apa yang mengatur?  
fikroni
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f7982adefe7e/lt4f97ff4283570.png

Perkembangan teknologi telah meluas cakupannya meliputi pemanfaatan makhluk hidup sebagai media bahkan produk invensi. Bioteknologi berkembang hingga tahap merekayasa ataupun memodifikasi gen tertentu, sehingga tumbuh-tumbuhan ataupun hewan tertentu memiliki keunggulan dibandingkan tanaman ataupun hewan sejenisnya. Perkembangan bioteknologi telah mampu menghasilkan, seperti tomat yang mampu melalui proses pematangan relatif lama setelah dipanen, sapi yang mampu menghasilkan susu lebih banyak dan domba-domba yang memiliki bulu lebih tebal untuk industri berbahan wol. Alasan kemajuan dalam kesejahteraan umat manusia, peningkatan mutu sandang dan pangan melalui peningkatan kualitas ternak dan pertanian menjadi alasan pembenarannya. Namun, ekses terhadap kemajuan teknologi bersinggungan dengan isu moralitas, agama dan ketertiban umum.

 

Berkaitan dengan pertanyaan Saudara(i) menyoal perlindungan Paten bagi penemuan hewan hasil persilangan, perlu ditilik dahulu ihwal persyaratan perlindungan Paten di Indonesia. Hak Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik/Pemegang Paten melalui ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (“UU Paten”). Artinya, perolehan hak tersebut harus melalui suatu proses pendaftaran yang ditentukan oleh Negara cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (syarat formal), dan harus memenuhi keseluruhan kriteria perlindungan Paten (syarat substantif).

 

Syarat-syarat suatu penemuan mendapatkan Patennya (patentable), menyangkut 3 (tiga) kriteria, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 UU Paten, yaitu:

  1. kebaruan (novelty)
  2. langkah terobosan (inventive step)
  3. diterapkan dalam industri (industrial applicable)
 

Pemberian Paten memberikan perlindungan terhadap invensi, apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi tanpa terkecuali. Jadi, bukan syarat yang bersifat alternatif.

 

Suatu penemuan mungkin saja memenuhi semua persyaratan tersebut, tetapi gagal memperoleh perlindungannya, karena di samping pemenuhan syarat tersebut UU Paten mengenal pembatasan. Di samping syarat perlindungan hukum yang diberikan, undang-undang juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Hak Paten, terutama dalam kaitannya dengan public order yang menyoal kepentingan umum dan moralitas (etika).

 

Pasal 7 UU Paten mengatur soal pembatasan pemberian paten sebagai berikut:

Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

a.            proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

b.            metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c.            teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d.            i.        semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii.      proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.”

 

Secara teknis dimungkinkan sebuah penemuan memenuhi syarat substantif sebagaimana disyaratkan UU Paten dan berhak memperoleh perlindungannya. Namun aspek sosial-budaya, etika dan kepatutan juga perlu diperhatikan. Apakah sebuah penemuan apabila diloloskan perlindungannya, bermanfaat bagi kepentingan publik ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pertanyaan ini cukup menarik dan kontroversial, apabila dikaitkan dengan ihwal bioteknologi. Rekayasa genetika sudah tentu menimbulkan perdebatan sendiri ditinjau dari sudut etika. Akan tetapi, sudah pasti melalui Pasal 7 huruf d butir i UU Paten, temuan yang patentable tetapi termasuk kategori mahluk hidup, kecuali jasad renik tidak mendapatkan tempat untuk menjadi penemuan yang memperoleh perlindungan hukumnya di Indonesia. Apapun “bentuk” (end product) temuan tersebut, terlepas dari jenis cloning atau bukan, khusus untuk mahluk hidup termasuk hewan tidak mendapat perlindungan. Namun, merujuk pada penjelasan Pasal 7 huruf d butir ii UU Paten:

 

Yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan dalam butir ii adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses non-biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.”

 

Pengertiannya adalah jika menyangkut soal “proses” ataupun teknik-teknik inovatif, termasuk hewan transgenik/rekayasa genetika, termasuk dalam temuan yang tidak dikecualikan dari Paten. Cara-cara atau proses temuan yang bersifat konvensional sudah pasti tidak termasuk dalam kriteria kebaruan (novelty) sehingga proses temuan tersebut tidaklah patentable. Ihwal ketentuan proses temuan yang melibatkan rekayasa genetika dalam UU Paten ini, utamanya ditujukan dalam rangka pembedaan perlakuan perlindungan hukum terhadap tanaman transgenic yang “end-product”-nya dimasukkan dalam lingkup Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (“UUPVT”).

 

Analoginya, berkenaan dengan ciptaan berupa hewan baru hasil perkawinan silang hanya dimungkinkan untuk memperoleh patennya, sepanjang menyangkut “proses” persilangan yang inovatif (memenuhi 3 kriteria patentable). Ketentuan pembatasan dalam Pasal 7 UU Paten tersebut per se melarang temuan yang berupa makhluk hidup termasuk hewan. Akan tetapi pada Pasal 7 huruf d butir ii dinyatakan, sepanjang berkenaan dengan proses teknologi penemuannya, dan bukan pada  varietas/produk akhirnya, dapat diuji patentability-nya untuk memperoleh perlindungan hukum. Tentunya kontroversi akan menjadi pertimbangan, jika dikaitkan dari sisi moralitas dan ketertiban umum. Kembali lagi kepada pertanyaan kegunaan atau manfaatnya bagi masyarakat luas, juga termasuk apakah menyangkut persoalan hidup mati seseorang.

 

Contoh yang dapat dirujuk adalah kasus Harvard oncomouse, yang pendaftaran Patennya mengundang kontroversi di beberapa Negara tujuan tempat pendaftaran. Walaupun, pada akhirnya beberapa negara meloloskan permohonan patennya dengan beberapa pertimbangan kemanusiaan dan memakan waktu tahunan bahkan puluhan tahun untuk proses pemberian Patennya sendiri. Penelitian oncomouse tersebut menghasilkan objek invensi berupa tikus-tikus percobaan yang berguna bagi pengembangan penelitian mengenai gen atau sel kanker. Kanada semula mengambil sikap menolak temuan tersebut dalam yurisdiksinya, karena tidak termasuk kriteria produk Paten yang sejatinya haruslah berbentuk non-living product. Namun, pada akhirnya Canadian Patent Office meloloskan perolehan Paten terhadap inovasi oncomouse pada 2003 setelah melalui perdebatan yang panjang. Penerapan kasus tentunya berbeda jika dikaitkan dengan penggunaan tikus-tikus transgenik yang digunakan dalam penelitian penghilangan rambut kaki untuk alasan kosmetika (The Upjohn Case 1992 pada European Patent Office).

 

Menilik dari historical background (latar belakang historis) dari UU Paten di Indonesia sendiri, merujuk pada Pasal 7 UU Paten terdahulu (Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten), pembatasan dikaitkan dengan produk inovasi yang ditujukan untuk dikonsumsi manusia dan atau hewan (vide huruf b). Jadi, seandainya ada temuan berupa hewan transgenik, seperti sapi yang melalui rekayasa genetika mampu menghasilkan susu lebih banyak atau daging yang lebih halus seratnya, temuan ini termasuk dalam pengecualian pemberian hak Paten, karena untuk konsumsi manusia. Sementara, apabila ada temuan berupa kuda pacuan yang lebih kuat dan mampu berlari lebih kencang, rekayasa genetika ini termasuk dalam temuan di bidang teknologi yang dapat memperoleh perlindungan Paten. Sementara, dalam ketentuan ataupun penjelasan Pasal UU Paten yang sekarang berlaku, ihwal pembatasan serupa ini tidak ditemukan.

 

Dengan demikian, proses untuk memproduksi tanaman dan hewan melalui bioteknologi modern dan mikrobiologi, seperti rekayasa genetika dan teknik-teknik transgenik dapat memperoleh perlindungan Patennya di Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, agama dan ketertiban umum. Namun, tidak ada penjelasan per se mengenai perlindungan metode persilangan hewan yang memiliki nilai kebaruan, seperti halnya pada tanaman dalam UUPVT.

 

Demikian jawaban saya, semoga dapat memberikan sekilas gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap bioteknologi, khususnya hewan di Indonesia.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

2.    Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f4f358c51680/lt4f55cfa807ae8.jpg

15061 hits
Di: Hak Kekayaan Intelektual
sumber dari: Globomark
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.