Rabu, 14 September 2016
Dibaca: 106983
Pertanyaan :
Bagaimana Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak?
Lima tahun yang lalu saya (wanita) punya anak. Sekarang anak saya mau masuk sekolah, oleh guru diminta surat keterangan/akta kelahiran. Karena saya tidak menikah dan tidak mau dalam akta kelahiran ada keterangan anak luar kawin, maka sampai sekarang saya tidak punya akta kelahiran untuk anak saya. Sekarang saya sangat membutuhkannya, bila bikin aspal ngeri dengan resikonya. Apakah di usia anak saya sekarang masih bisa dapat akta kelahiran/surat kenal lahir?  
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 30 November 2011.

 

Intisari:

 

 

Anda dapat saja mencatatkan kelahiran anak Anda meskipun anak Anda sudah berusia 5 (lima) tahun, dengan cukup meminta keputusan tertulis kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran yang pencatatannya melampaui batas waktu dikenai denda administratif.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pelaporan Kelahiran

Sebelumnya perlu dipahami bahwa akta kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Hak anak atas akta kelahiran ini dijamin oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

 

(1)  Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2)  Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3)  Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4)  Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahuikeberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

 

Kemudian, mengenai pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”):

 

(1)  Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran untuk dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

 

Anda dapat saja mencatatkan kelahiran anak Anda meskipun anak Anda sudah berusia 5 (lima) tahun. Seperti yang dijelaskan dalam laman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, warga yang terlambat mencatatkan kelahiran cukup meminta keputusan tertulis kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

 

Namun, terkait dengan keterlambatan pencatatan kelahiran ini, Anda dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1 juta.[1]

 

Persyaratan untuk Mengurus Akta Kelahiran

Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”) diatur mengenai apa saja persyaratan untuk pencatatan kelahiran, yaitu:[2]

a.    Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.    nama dan identitas saksi kelahiran;

c.    KK orang tua;

d.    KTP orang tua; dan

e.    Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

 

Perlu diketahui, persyaratan pembuatan akta kelahiran diatur kembali di masing-masing daerah. Sebagai contoh untuk di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Pergub 93/2012”). 

 

Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran penduduk berdasarkan Pergub 93/2012 yakni:[3]

a.    Surat Pengantar RT/RW;

b.    Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan;

c.    Asli dan Fotokopi KK bagi penduduk/Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen bagi penduduk non permanen;

d.    Asli dan Fotokopi KTP Orang tua/Surat Keterangan Domisili Sementara/SuratKeterangan Pelaporan Tamu;

e.    Asli dan Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;

f.     Asli dan Fotokopi Paspor bagi Orang Asing;

g.    Surat Keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya; dan

h.    Surat Keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak juga dalam artikel Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3.    Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4.    Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

Referensi:

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/akta-kelahiran-penetapan-pengadilan-tak-diperlukan-lagi, diakses pada 14 September 2016 pukul 18.11 WIB.

 



[1] Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)

[2] Pasal 52 ayat (1) Perpres 25/2008

[3] Pasal 36 Pergub 93/2012

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).