Rabu, 30 November 2011
Dibaca: 75908
Pertanyaan :
Bagaimana Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak?
Lima tahun yang lalu saya (wanita) punya anak. Sekarang anak saya mau masuk sekolah, oleh guru diminta surat keterangan/akta kelahiran. Karena saya tidak menikah dan tidak mau dalam akta kelahiran ada keterangan anak luar kawin, maka sampai sekarang saya tidak punya akta kelahiran untuk anak saya. Sekarang saya sangat membutuhkannya, bila bikin aspal ngeri dengan resikonya. Apakah di usia anak saya sekarang masih bisa dapat akta kelahiran/surat kenal lahir?  
Jawaban :

 

Sebelumnya perlu dipahami bahwa akta kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Hak anak atas akta kelahiran ini dijamin oleh Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Kemudian, berdasarkan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”), setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran untuk dicatatkan pada register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Instansi Pelaksana ini biasanya adalah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Kabupaten/Kotamadya setempat.

 

Anda dapat saja mencatatkan kelahiran anak Anda meskipun anak Anda sudah berusia 5 (lima) tahun. Namun, terkait dengan keterlambatan pencatatan kelahiran ini, Anda dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1 juta (lihat Pasal 90 ayat [1] dan ayat [2] UU Adminduk) dan orang tua yang lalai mengurus akta kelahiran untuk anaknya harus bersiap berurusan dengan birokrasi pengadilan. Undang-Undang menyebutkan jika pelaporan atau pendaftaran si anak lewat dari satu tahun, maka pengesahan kelahiran si anak dilakukan melalui penetapan pengadilan (lihat Pasal 32 ayat [2] UU Adminduk).

 

Berikut proses selengkapnya sebagaimana kami kutip dari laman kependudukancapil.go.id:

 

Untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan harus melalui Pengadilan Negeri di tempat domisili Anda tinggal. Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan:

1.      Kartu Tanda Penduduk Ibu;

2.      Kartu Keluarga Ibu;

3.      Surat Permohonan Penetapan Pencatatan Kelahiran yang terlambat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil;

4.      Surat Keterangan dari Lurah, untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;

5.      Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan
yang menolong Kelahiran;

6.      Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil/Buku Nikah dari KUA;

7.      Saksi 2 Orang. 


Surat-Surat tersebut di atas sesuai dengan UU No.  13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai setiap lembarnya harus dibubuhi Bea Meterai senilai Rp6000,- di kantor Pos dan ditandatangani serta dicap oleh Pejabat Pos. Surat-surat tersebut kemudian dilampirkan dalam permohonan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di persidangan.


Setelah permohonan didaftarkan dibagian Perdata kemudian Anda akan menerima surat panggilan sidang yang telah ditentukan tanggal dan jamnya, dan Anda dengan membawa surat-surat asli yang dilampirkan dalam permohonan serta 2 (dua) orang saksi datang ke Pengadilan dan biasanya apabila surat-surat dianggap lengkap dan keterangan saksi dianggap cukup hanya dalam satu kali persidangan sudah diputus oleh hakim.

Ada biaya panjar yang harus Anda bayar di bank setelah permohonan dicek kelengkapanya oleh petugas dibagian perdata di pengadilan tempat pemohon berdomisili. Kelebihan biaya dapat diminta kembali setelah permohonan selesai dan diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan yang tercantum pada bagian akhir penetapan pengadilan.


Setelah mendapat penetapan pengadilan baru dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Simak juga beberapa artikel terkait Akta Kelahiran di bawah ini:

-         Akta Kelahiran;

-         Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin;

-         Akta Kelahiran: Dokumen Gratis Yang Harus Dibayar.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No.  13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

2.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.