Kamis, 07 Mei 2009
Dibaca: 13265
Pertanyaan :
Akta Kelahiran
Saya memiliki anak yang sekarang berusia 9 bulan, dia lahir di kota Gresik pada bulan Juli 2008 dan saya berdomisili di Jakarta. Permasalahan yang saya hadapi adalah saat ini saya kesulitan untuk membuat Akta kelahiran untuk anak saya karena sudah telat, waktu pertama kali saya ke catatan sipil Gresik sudah telat 4 bulan. Di catatan sipil Gresik ditolak, alasannya berdasarkan peraturan kalu sudah lebih dari 2 bulan harus dibuatkan sesuai dengan domisili orang tua. Kemudian saya coba urus di Catatan Sipil Jakarta Utara, inipun ditolak alasannya yaitu berdasarkan peraturan baru thn 2006 harus dibuat berdasarkan tempat lahir. Kaluapun bisa tempat lahirnya harus diganti di Jakarta. Saya jadi bertanya mengapa peraturan antar daerah ini kok tidak terkoordinsai dan merugikan warga negara. Saya mohon bantuan informasi yaitu: 1)apakah ada peraturan yang berlaku secara nasional yang mengatur permasalahan ini;2) Tolong advise anda apa yang harus saya lakukan. Terima kasih.
Jawaban :

Jawaban

 

Terima kasih Ardhi.n

 

Kami turut prihatin atas apa yang Anda alami ketika berurusan dengan pelayanan publik, khususnya pencatatan kelahiran. Bagaimanapun Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting artinya bagi kepastian hukum.

 

Berkenaan dengan pembuatan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, sebagaimana yang Anda tanyakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Normatifnya, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengakuan atas hak itu jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap penduduk memang perlu mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 mewajibkan setiap penduduk melaporkan setiap peristiwa kelahiran kepada instansi teknis paling lambat 60 hari sejak hari kelahiran. Setelah mendapat laporan, biasanya petugas Catatan Sipil mencatatnya pada Register Akta Kelahiran. Dari situlah kemudian terbit Akta Kelahiran.

 

Bagaimana kalau pencatatan kelahiran sudah melampaui waktu seperti yang Anda sampaikan? Sebenarnya jika kelahiran itu belum melewati satu tahun, maka Anda tetap bisa melapor ke instansi pelaksana (Catatan Sipil) di tempat kelahiran anak Anda. Tetapi kalau sudah lewat satu tahun, menurut aturannya, perlu penetapan Pengadilan Negeri. Anda bisa lebih jauh melihat aturan dimaksud pada pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007. Cuma, PP ini masih mengamanatkan peraturan yang lebih teknis lagi ke dalam Peraturan Presiden (Perpres).

 

Terkait dengan perintah tadi, Presiden telah menerbitkan Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres ini pada dasarnya menganut prinsip: Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. Berdasarkan Perpres ini sebenarnya Anda bisa meminta Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Kepala Desa atau Lurah tempat Anda berdomisili. Menurut aturannya, Kepala Desa/Lurah wajib meneruskan Formulir itu ke Catatan Sipil, dan menjadi dasar bagi Catatan Sipil setempat untuk menjadi dasar penerbitan Akta Kelahiran.

 

Untuk lebih memperjelas masalah ini sebaiknya Anda menanyakan lebih lanjut prosedur apa yang harus ditempuh kepada Kepala Desa/Lurah tempat Anda berdomisili. Apa yang kami sampaikan ini hanya merujuk kepada peraturan yang berlaku secara nasional.

 

Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat (Mys).

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.