Jumat, 12 Pebruari 2010
Dibaca: 17818
Pertanyaan :
Pengasuhan anak yang sesuai hukum
Ada pasutri karena kondisi ekonominya tidak mampu membiayai persalinan atas bayinya termasuk kemungkinan untuk membiayai hidup si bayi. Biaya persalinan akhirnya ditanggung oleh tetangganya "A". Atas sepengetahuan dan "persetujuan" pasutri, bayi tersebut diambil oleh tetangganya tersebut untuk menjadi bagian dari tanggungannya. Tetapi kemudian tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tua si bayi, oleh si A bayi tersebut diserahkan kepada saudaranya (sebut saja si “B”) untuk diasuh karena si B tidak punya anak. Kemudian A dan B mengupayakan suatu surat penyerahan bayi yang ditandatangani oleh Pasutri di atas materai. Untuk menguatkan status bayi tersebut, si B mengusahakan pembuatan akte kelahiran sebagai anak dari keluarga si B. Dari peristiwa tersebut, 1) sesungguhnya adakah masalah hukum yang mengandung unsur kejahatan? 2) Dan siapakah yang dapat dikenakan atas kejahatan tersebut? 3) Dan sebaiknya apa yang bisa dilakukan oleh B dalam rangka pengasuhan anak agar terhindar dari persoalan hukum? Atas pencerahannya saya mengucapkan terima kasih.
Jawaban :

1.      Masalah hukum dari kasus di atas adalah pengangkatan anak yang melanggar hukum. Menurut pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. 

Penggelapan asal-usul anak juga dapat dijerat dengan pasal 277 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Perbuatan mengurus akta kelahiran bayi yang bersangkutan di kantor catatan sipil setempat yang mengakibatkan asal usul bayi tersebut menjadi tidak jelas adalah tindak pidana. 

Masalah hukum selanjutnya adalah adanya dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta kelahiran bayi. Pasal 264 KUHP menyatakan “Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, jika penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, dapat dihukum penjara maksimum tujuh tahun.” Pasal ini dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu kepada Pegawai Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran bayi tersebut. Keterangan bahwa bayi tersebut adalah anak kandung B adalah keterangan palsu, karena B bukan orang tua kandung dari bayi tersebut. 

2.      Yang menentukan siapa yang dapat dikenakan kejahatan ini adalah tergantung siapa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas (apakah B, atau B bersama-sama suaminya, apakah si B menyuruh orang lain, dan sebagainya) dan tindak pidana apa yang dapat dikenakan padanya, adalah tergantung dari penyidik, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh. 

3.      Mengenai apa yang harus dilakukan B agar terhindar dari permasalahan hukum adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami sampaikan bahwa tanpa sepengetahuan orang tua, bayi tidak boleh diserahkan kepada B. Hal ini mengingat bayi tersebut diberikan oleh orang tua dengan maksud untuk diasuh oleh A. Kalaupun orang tua akhirnya menyetujui bayi diambil jadi anak oleh B, tetap harus melalui prosedur, yaitu dengan adopsi melalui putusan pengadilan.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan B adalah mengadopsi secara resmi bayi tersebut. Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Persyaratan yang harus dipenuhi mengenai anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat dapat dilihat pada Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007. Untuk dapat mengadopsi secara resmi, B harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri (atau Pengadilan Agama untuk penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam), untuk mendapat Penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan anak terhadap bayi tersebut.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

3.      Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Alfi Renata, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.