Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan
PERTANYAAN
Bagaimana sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan rekaman penyadapan telepon dalam hukum acara pidana di Indonesia, Terima kasih.
Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bagaimana sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan rekaman penyadapan telepon dalam hukum acara pidana di Indonesia, Terima kasih.
Sejauh ini, aturan penyadapan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan dilarang di Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas.
Peraturan Terkait Kewenangan Penyadapan |
1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (diubah dengan UU No 35 Tahun 2009) 3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 5. PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 7. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 8. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 9. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 10. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 11. KUHP Pasal 430 ayat 2 |
Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!
Butuh lebih banyak artikel?