Kamis, 24 Agustus 2017
Dibaca: 62567
Pertanyaan :
Biaya Jual Beli Tanah
Orang tuaku mau beli tanah dan bangunan sebesar Rp200 juta. Berapa biaya yang harus dikeluarkan orang tuaku untuk pajak penjualan, biaya notaris, balik nama dan sebagainya?  
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 30 Maret 2010.

 

Intisari:

 

 

Beberapa biaya yang sekiranya akan dikeluarkan dalam membeli tanah dan bangunan antara lain:

1.   Uang jasa (honorarium) PPAT, termasuk uang jasa (honorarium) saksi, yang jumlahnya tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta;

2.  BPHTB sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Transaksi/NJOP dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak;

Untuk DKI Jakarta, ada pembebasan BPHTB sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli dengan NJOP sampai dengan Rp 2 miliar.

3. Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah (balik nama) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00

 

4.  Biaya pelayanan informasi untuk Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti per bidang adalah Rp 50.000;

5.   Biaya pengecekan sertifikat adalah Rp 50.000.

 

Sedangkan pajak penghasilan dikenakan kepada penjual.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Dalam hal ini, orang tua Anda bertindak sebagai pembeli tanah dan bangunan. Berikut beberapa biaya yang dikenakan kepada pembeli tanah dan bangunan, antara lain:

 

Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perlu kami luruskan bahwa yang membuat akta jual beli terkait tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”).

 

Uang jasa (honorarium) PPAT, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.[1] Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi.[2]

 

Jadi pada dasarnya honorarium PPAT tergantung dari masing-masing PPAT, akan tetapi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perlu diketahui bahwa dalam hal orang tua Anda mau membeli tanah dan bangunan, maka biaya yang dikenakan terhadap orang tua Anda sebagai pembeli adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

 

Aturan mengenai BPHTB dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU 21/1997”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU 20/2000”), serta peraturan masing-masing daerah, misalnya di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“Perda DKI Jakarta 18/2010”).

 

BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.[3] Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.[4] Sedangkan yang menjadi Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.[5] Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut salah satunya adalah melalui pemindahan hak karena jual beli.[6]

 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).[7] Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.[8] Dalam hal jual beli, Nilai Perolehan Objek Pajak adalah harga transaksi.[9] Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak (nilai transaksi) tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.[10]

 

Cara menghitung BPHTB:[11]

 

Tarif BPTHB x (Nilai Transaksi/NJOP – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

 

Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (“NPOPTKP”) ditetapkan sebagai berikut:[12]

a.    besaran Rp 80 juta untuk setiap Wajib Pajak; dan

b.    besaran Rp 350 juta untuk Waris dan Hibah Wasiat.

 

Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta

Perlu diketahui bahwa ada pembebasan BPHTB sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp 2 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) (“Pergub DKI Jakarta 193/2016”).

 

Syarat memperoleh pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut:[13]

a.    untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahun pajak pengajuan permohonan;

b.    untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

c.   diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Permohonan pembebasan 100% atas BPHTB karena jual beli harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut:[14]

a.    surat keterangan yang memuat:

1.    Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2.    nama Wajib Pajak;

3.    alamat Wajib Pajak;

4.    alamat Objek Pajak; dan

5.    uraian permohonan.

b.    fotokopi KTP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c.    fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.    surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan/atau bangunan, yang telah dilegalisasi oleh Notaris atau PPAT[15];

e.    surat kuasa pengurusan pembebasan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa; dan

f.     perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

 

Selain itu, permohonan pembebasan sebesar 100% atas BPHTB karena jual beli harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut:[16]

a.    akta autentik dari Notaris atau PPAT berupa pemindahan hak atas tanah;

b.    fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat; dan

c.  fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) yang dimohonkan pembebasan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

 

Permohonan beserta dokumen persyaratan formal dan materiil di atas yang telah diterima oleh Kepala Dinas  Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Kepala Dinas”) atau pejabat yang ditunjuknya dilakukan penelitian kelengkapan.[17] Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal dan materiil permohonan pembebasan sebesar 100% atas BPHTB karena jual beli terpenuhi, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Keputusan Pembebasan BPHTB dan dilakukan validasi pengesahan pada Surat Setoran Pajak Daerah (“SSPD”) BPHTB.[18]

 

Keputusan Pembebasan BPHTB serta pengesahan pada SSPD BPHTB diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi.[19] Permohonan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB yang tidak diterbitkan Keputusan Pembebasan dan/atau tidak dilakukan pengesahan SSPD BPHTB dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan dengan terlebih dahulu melampirkan bukti tanda terima penyerahan berkas permohonan dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[20]

 

Sebagai referensi, Anda dapat membaca artikel Bebas BPHTB untuk Properti Tertentu di Jakarta atau Zero BPHTB for Certain Properties in Jakarta.

 

Biaya Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Balik Nama)

Balik nama termasuk pemeliharaan data pendaftaran tanah. Mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah, dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen Agraria 3/1997”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.[21] Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:[22]

a.   pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;

b.   pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.[23] Perubahan data yuridis salah satunya berupa peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.[24]

 

Mengenai tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“PP 128/2015”).

 

Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus:[25]

 

T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00

 

Yang dimaksud dengan Nilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan NJOP atas tanah pada tahun berkenaan.[26]

 

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:[27]

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp100.000,00. Luas Tanah adalah 100 m². Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

= Rp100.000,00 x 100

= Rp10.000.000,00

 

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:

T = 1‰ x Rp10.000.000,00 + Rp50.000,00

= Rp10.000,00 + Rp50.000,00

= Rp60.000,00

 

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

 

Sebagai informasi, zona nilai tanah dapat dilihat melalui Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik melalui sistem elektronik berupa aplikasi Layanan Informasi Pertanahan yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (“Permen Agraria 5/2017”).

 

Berdasarkan Permen Agraria 5/2017, jenis Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik tersebut salah satunya terdiri dari informasi Zona Nilai Tanah.[28]

 

Permohonan layanan informasi pertanahan tersebut diajukan secara elektronik oleh:[29]

a.    pemegang Hak atas Tanah dan/atau kuasanya;

b.    PPAT;

c.    Notaris;

d.    Kantor Lelang Negara;

e.    Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi;

f.     pihak bank; dan

g.    pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri.

 

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan kepada penjual, bukan kepada Anda sebagai pembeli, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (“PP 34/2016”):

 

(1)  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

a.    pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau

b.    perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2)  Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

(3)  ….

 

Besarnya pajak penghasilan adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.[30] Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan hak kepada pemerintah dan pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh.[31]

 

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan, salah satunya adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.[32]

 

Biaya Pelayanan Informasi Nilai Tanah

Berdasarkan PP 128/2015, biaya pelayanan informasi untuk Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti per bidang adalah Rp 50.000.[33]

 

Biaya Pengecekan Sertifikat

Berdasarkan PP 128/2015, biaya pengecekan sertifikat adalah Rp 50.000.[34]

 

Perlu diketahui bahwa uraian di atas adalah sebagian dari biaya-biaya yang dikenakan kepada pembeli tanah dan bangunan. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat menghubungi PPAT setempat mengenai biaya-biaya lainnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

6.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

7.   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;

9.  Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

 



[1] Pasal 32 ayat (1) UU 24/2016

[2] Pasal 32 ayat (5) UU 24/2016

[3] Pasal 1 angka 1 UU 20/2000 dan Pasal 1 angka 18 Perda DKI Jakarta 18/2010

[4] Pasal 2 ayat (1) UU 20/2000 dan Pasal 3 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[5] Pasal 4 ayat (1) UU 21/1997 dan Pasal 4 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[6] Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) UU 20/2000 dan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 Perda DKI Jakarta 18/2010

[7] Pasal 5 UU 21/1997 dan Pasal 6 Perda DKI Jakarta 18/2010

[8] Pasal 6 ayat (1) UU 20/2000 dan Pasal 5 ayat (1) Perda DKI Jakarta 18/2010

[9] Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 20/2000 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perda DKI Jakarta 18/2010

[10] Pasal 6 ayat (3) UU 20/2000 dan Pasal 5 ayat (3) Perda DKI Jakarta 18/2010

[11] Pasal 8 UU 21/1997 dan Pasal 7 Perda DKI Jakarta 18/2010

[13] Pasal 3 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[14] Pasal 4 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[15] Pasal 4 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[16] Pasal 5 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[17] Pasal 8 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[18] Pasal 9 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[19] Pasal 9 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 193/2016

[20] Pasal 9 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 6 Pergub DKI Jakarta 193/2016

[21] Pasal 1 angka 12 PP Pendaftaran Tanah

[22] Pasal 12 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

[23] Pasal 36 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 ayat (1) Permen Agraria 3/1997

[24] Pasal 94 ayat (2) huruf a Permen Agraria 3/1997

[25] Pasal 16 ayat (2) PP 128/2015

[26] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP 128/2015

[27] Penjelasan Pasal 16 ayat (2) PP 128/2015

[28] Pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Agraria 5/2017

[29] Pasal 3 ayat (1) Permen Agraria 5/2017

[30] Pasal 2 ayat (1) huruf a PP 34/2016

[31] Pasal 2 ayat (2) huruf d PP 34/2016

[32] Pasal 6 huruf a PP 34/2016

[33] Romawi III tentang Pelayanan Informasi Pertanahan huruf D nomor 1 Lampiran PP 128/2015

[34] Romawi III tentang Pelayanan Informasi Pertanahan huruf F nomor 1 Lampiran PP 128/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.