Senin, 05 April 2010
Dibaca: 12014
Pertanyaan :
Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil oleh DPRD
Saya mau menanyakan tentang tata cara pemilihan bupati dan wakil bupati yang diberhentikan karena kasus korupsi. Karena di dalam PP No 06 Tahun 2005 dan UU No. 32 Tahun 2004 juga tidak diatur secara terinci tentang siapa yang melakukan seleksi terhadap persyaratan calon. Saya rasa hal ini membuat rancu dan terjadinya kesalahan persepsi terhadap aturan yang ada. Terima kasih.
Jawaban :

Pasal 34 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai mekanisme pergantian kepala daerah karena kasus korupsi, yaitu:

Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi, DPRD yang akan mengusulkan calon pengganti kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, untuk kemudian diangkat oleh Presiden.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.