Jumat, 11 Juni 2010
Dibaca: 37883
Pertanyaan :
Kedudukan Anak dalam Hukum
Ada kasus penelantaran keluarga (ibu dan anak) oleh bapaknya. Bapak dan ibu tidak terikat pernikahan resmi maupun siri. 1) Dapatkah si Bapak dituntut dalam hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam konteks UU Perlindungan Anak dan UU KDRT? 2) Bagaimana posisi anak dalam hukum, apakah anak mempunyai hak sebagai anak seutuhnya dan bagaimana kekuatan hukum dari keterangan saksi korban di bawah umur (anak) kaitannya dengan hukum pidana? Bisakah keterangan tersebut dianggap sebagai pembuktian hukum? Hal ini mengingat banyaknya kasus kasus kekerasan terhadap anak dan pencabulan/pemerkosaan terhadap anak yang, menurut oknum penyelidik, saksi korban anak tidak dapat/atau "dianggap" sebagai salah satu alat bukti dalam prosedural hukum pidana. Terima kasih. Salam dari Langkat, Sumut.
Jawaban :

1.      Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, di mata hukum, ibu dan anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan si “Bapak”. Oleh karena itu, si Bapak tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut.

 

Selain itu, si Bapak juga tidak dapat dipersoalkan secara hukum dengan alasan melakukan “penelantaran keluarga” karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya. Pengertian “Keluarga”, menurut pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah;

 

“unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

 

Demikian pula, perbuatan si Bapak tidak dapat dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena yang bersangkutan tidak masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 23/2004);

 

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a.   suami, isteri, dan anak;

b.   orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c.   orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

 
 

2.      Kami tidak mengerti maksud dari “mempunyai hak sebagai anak seutuhnya” dalam konteks pertanyaan Anda. Namun, dalam hal anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, pasal 55 UU 23/2004 menyatakan bahwa:

 

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

 

Akan tetapi, perlu diingat bahwa menurut pasal 145 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar:

 
  1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lulus;
  2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
  3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
  4. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang.
 

Jadi, anak yang umurnya masih di bawah 15 tahun tidak dapat didengar sebagai saksi. Dalam penjelasan HIR disebutkan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun tersebut boleh juga didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu tidak merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja. Hal ini diperkuat dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

 

Jadi, seorang anak yang umurnya di bawah 15 tahun bisa diperiksa untuk diambil keterangannya, akan tetapi keterangan tersebut diambil tidak dengan sumpah dan tidak diperlakukan sebagai alat bukti keterangan saksi di pengadilan.

 
Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44)

2.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.