Kamis, 27 Mei 2010
Dibaca: 32140
Pertanyaan :
Hukum Perusahaan
Terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan ini yang saya tanyakan adalah; 1. Pengertian komisaris independen apa dan wajibkah komisaris independen ada di dalam PT? 2. Aapa pengertian teori piercing corporate veil?
Jawaban :

1.        Komisaris independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahw komisaris independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

 

Selanjutnya dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit butir 1 b, diatur bahwa Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

 

a.            berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;

b.            tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

c.            tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan

d.            tidak memiliki hubungan usaha baik langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

 
 

Menurut Pasal 120 ayat (1) UUPT, keberadaan Komisaris Independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan.

 

Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris ndependen dan 1 (satu) orang komisaris utusan

 

Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi wajib.

 

Akan tetapi hal di atas tidak berlaku bagi perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan tersebut, keberadaan Komisaris Independen ini diwajibkan dalam Peraturan Bapepam Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek Jakarta huruf C butir 1, bahwa Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris.

 
 

2.        Menurut Black's Law Dictionary 7th Edition,piercing the corporate veil” adalah

 

The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.

 

Prinsip “piercing the corporate veil” ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh PT. Dalam suatu PT, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan PT dibatasi.

 

Prinsip “piercing the corporate veil” ini diadopsi dalam UUPT, yaitu dalam:

 

1)                 Pasal 3 ayat (2), yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

a)           Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum ata tidak terpenuhi;

b)           Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

c)           pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau

d)           pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

 

2)                Pasal 104, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas dewan direksi dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi

        

3)                Pasal 115, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas dewan komisaris dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan.

 

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.