Mengenai masalah pembajakan karyawan ini belum diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturannya masuk ke ranah hukum perdata, yaitu mengenai kebebasan berkontrak dari para pihak.

Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Karena itu, hemat kami, Anda perlu melihat kembali pada kontrak kerja (KK) dan/atau peraturan perusahaan (PP) dan/atau kontrak kerja bersama (KKB), apakah ada klausula yang melarang Anda untuk pindah ke perusahaan yang menjadi klien perusahaan Anda? Dalam ketiga dokumen tersebut mungkin saja diatur adanya ketentuan pernyataan kerahasiaan (perjanjiannya biasanya disebut Non-Disclosure Agreement), yang mensyaratkan pekerja untuk tidak membuka rahasia perusahaan dengan cara dan nama apapun juga, termasuk dilarang bekerja di perusahaan klien atau perusahaan pesaing selama waktu tertentu. Jika larangan itu ada, perusahaan berhak mengingatkan pekerja tentang adanya larangan dimaksud. Jika larangan tersebut dilanggar, perusahaan berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pekerja tersebut.

Namun jika tidak ada larangan seperti di atas di dalam KK dan/atau PP dan/atau KKB, maka perbuatan Anda mengajukan lamaran pekerjaan atau pindah ke perusahaan klien tersebut bukanlah hal yang melanggar hukum dan perusahaan tidak berhak mencegah Anda untuk melakukan hal tersebut. Meski demikian, walaupun larangan tersebut tidak diatur secara tegas dalam salah satu dokumen yang disebutkan di atas, sepanjang ternyata ada bukti terbukanya rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan, perusahaan dapat saja mengajukan tuntutan kepada pekerja tersebut.

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga dapat membantu.