Selasa, 25 Mei 2010
Dibaca: 61786
Pertanyaan :
Kantor Pengacara atas Nama Perorangan
Kepada Yth. Klinik Hukum, Saya hendak menanyakan bagaimana prosedur pendirian kantor pengacara yang didirikan oleh satu orang (atas nama perorangan)? Apakah memerlukan Akta Pendirian, mengingat pendiri adalah perorangan, tergolong bentuk badan hukum atau bukan badan hukum? Terima kasih.
Jawaban :

Setahu kami, kantor pengacara atau kantor hukum atau kantor advokat dapat didirikan oleh satu atau lebih advokat. Kami dapat menarik kesimpulan demikian karena UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai prosedur mendirikan kantor advokat.

 

Menurut UU Advokat, sepanjang seseorang telah memiliki izin sebagai advokat, maka yang bersangkutan dapat menjalankan profesi sebagai advokat (lihat pasal 1 angka 1 UU Advokat). Untuk prosedur menjadi advokat, Saudara dapat melihat artikel kami di sini.

 

Kantor advokat, baik yang didirikan oleh satu maupun lebih dari satu advokat, tidak berbentuk badan hukum. Meski demikian, advokat dapat saja membuat akta pendirian kantor advokat di hadapan notaris. Apabila kantor advokat didirikan oleh satu orang advokat maka, menurut hemat kami, prosedur yang ditempuh kurang lebih sama dengan mendirikan usaha perseorangan.

 

Usaha perseorangan (sole propietor) adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha ini tidak berbentuk badan hukum, maka pemilik usaha bertanggung jawab penuh dan pribadi atas utangnya. Oleh karena itu aset pribadi pelaku usaha perorangan dapat dijual secara paksa untuk melunasi utang usahanya (sumber hukumpedia.com).

 

Prosedur pendirian usaha perseorangan, menurut “Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen” karangan Henry S. Siswosoediro, adalah sebagai berikut:

 

a.      Persyaratan administrasi

-         Fotokopi KTP pendiri (advokat)

-         Fotokopi kartu keluarga dariorang yang bertindak sebagai penanggung jawab   

-         Fotokopi surat kontrak rumah/kantor (jika menyewa) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

-         Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar

-         Surat keterangan domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari kelurahan atau kepala desa

Catatan Klinik: Dalam hal kantor advokat, maka perlu dilampirkan pula fotokopi (kartu) izin advokat dan fotokopi NPWP advokat.

 

b.      Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada notaris dengan menyebutkan hal-hal berikut:

-         Jenis/bentuk usaha

-         Tempat usaha

-         Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setempat.

-         Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada RT/RW setempat

Catatan Klinik: Dalam hal pengurusan SIUP untuk kantor advokat, Saudara dapat melihat artikel kami di sini).

 

Selain prosedur di atas, dalam hal advokat membuka kantor baru, advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat (penjelasan pasal 5 ayat [2] UU Advokat).

 

Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia (pasal 5 ayat [2] UU Advokat).

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim