Belum lama ini mengemuka kasus-kasus hukum di mana penulis surat pembaca di surat kabar  dipidanakan. Di antaranya adalah kasus Kho Seng Seng dan kasus Fifi Tanang. Mereka dijerat dengan pasal-pasal KUHP khususnya Bab XVI tentang Penghinaan:

1.      Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan jo. pasal 310 ayat (2) KUHP tentang penistaan dengan tulisan;

“Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”

2.      Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah;

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Akan tetapi, menurut kami pengenaan pasal-pasal dalam bab penghinaan ini sebenarnya kurang tepat, karena objek dari penghinaan tersebut seharusnya hanyalah orang, bukan badan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, bahwa objek dari penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Jadi, apabila dalam surat pembaca tidak ada unsur penghinaan terhadap seseorang, maka menurut kami pasal-pasal KUHP tersebut si atas tidak dapat dikenakan pada penulis surat pembaca. (Untuk penghinaan terhadap badan hukum, silahkan lihat artikel kami di sini)

Dalam hal surat pembaca Anda ditampilkan di media online, maka dapat dikenakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (pasal 27 ayat [3] UU ITE)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (pasal 45 ayat [1] UU ITE)

Jadi, saran kami, kita perlu berhati-hati dalam membuat surat pembaca. Usahakan agar surat pembaca Anda tidak mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Apabila Anda perlu membuat surat pembaca, ada baiknya juga memerhatikan beberapa tips berikut:

Sumber: Soedaryatmo, Hinca Panjaitan

Saran selanjutnya, sebaiknya Anda selesaikan masalah ini melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Masalah Anda merupakan perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial). Dengan demikian, perselisihan ini merupakan kewenangan dari pengadilan hubungan industrial untuk menyelesaikannya.

Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sendiri adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.
3. Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian hemat kami. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

2.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial