Senin, 05 Juni 2017
Dibaca: 45378
Pertanyaan :
Kewajiban Seorang Ayah Kepada Anak
Saya punya teman, ia punya masalah keluarga yang cukup pelik. Ayah kandungnya selama 10 tahun ini telah meninggalkan istri resminya, tetapi ia tetap bertempat tinggal dekat dengan keluarga istrinya itu. Mereka belum bercerai. Yang jadi permasalahan, kewajiban seorang ayah/suami adalah memenuhi kewajiban rumah tangganya, tapi sudah 10 tahun ini ia tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dari istri sahnya. Sekarang anak-anaknya sangat membutuhkan bantuan untuk menyadarkan ayahnya dan menuntut hak mereka sebagai anak. Bagaimana caranya (setidaknya hanya menggertak sang ayah) untuk tetap mulai memenuhi kewajibannya? Dan apakah akan langsung disetujui jika istri menggugat suami karena berselingkuh tanpa izin? Apa saja pasal-pasal yang berlaku dan akan memberatkan beliau?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Kamis, 16 September 2010.

 

Intisari:

 

 

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1.    mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2.    menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3.    mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

4.    memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sanksi bagi bapak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.

 

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kategori Anak

Sebelumnya Anda harus pastikan dahulu, apakah teman Anda itu masih termasuk dalam kategori anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

 

Mengapa ini penting? Karena apabila seseorang sudah tidak dikategorikan sebagai anak, maka ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orangtua. Orangtuanya juga sudah tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara anaknya tersebut.

 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Apabila ternyata teman Anda masih termasuk dalam definisi anak dalam UU 35/2014, maka ia dapat meminta orangtuanya memenuhi kewajibannya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:[1]

1.    mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2.    menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3.    mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

4.    memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

 

Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.[2]

 

Selain ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, secara implisit Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) juga mengatur serupa, sebagai berikut:

 

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

 

Larangan Orang Tua Menelantarkan Anak

Di samping itu, kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

 

Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah bapak. Oleh karena, itu, secara undang-undang, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah bagi anak.

 

Sanksi bagi bapak yang tidak menafkahi anaknya tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.[3]

 

UU 35/2014 juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.[4] Setiap Orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.[5]

 

Jerat Pidana Bagi Suami yang Selingkuh

Jika dalam hal ini istri ingin menggugat suami berarti dia harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Namun, jika yang Anda maksud adalah melaporkan perselingkuhan suami kepada polisi, maka dapat digunakan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenai dugaan tindak pidana perzinahan.

 

Meski demikian, kami tidak bisa memberikan opini lebih jauh soal dapat atau tidaknya Pasal 284 KUHP digunakan dalam masalah ini. Hal ini karena dalam pertanyaan Anda tidak menjelaskan apakah memang terjadi zina sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa penuntutan atas delik perzinahan hanya dilakukan apabila pengaduan tersebut diikuti dengan proses perceraian dari suami-istri tersebut (bagi mereka yang berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja). Bila tidak demikian, penuntutan tidak dapat dilakukan.[6]

 

Contoh Kasus

Serupa dengan kisah teman Anda, sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 18 / PID.Sus / 2015 / PN.LBJ. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti, terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 pergi dari rumah meninggalkan istrinya dan 3 orang anak tanpa pamit dan mengatakan akan kemana selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

 

Selama 4 tahun terdakwa meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan kabar, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa. Terdakwa juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada Tahun 2014.

 

Akhirnya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ”menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a UU PKDRT.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 18 / PID.Sus / 2015 / PN.LBJ.



[1] Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014

[2] Pasal 33 ayat (1) UU 35/2014

[3] Pasal 49 huruf a UU PKDRT 

[4] Pasal 76B UU 35/2014

[5] Pasal 77B UU 35/2014

[6]  Pasal 284 ayat (2) KUHP

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).