Kamis, 16 September 2010
Dibaca: 25680
Pertanyaan :
Kewajiban Seorang Ayah Kepada Anak
Saya punya teman, ia punya masalah keluarga yang cukup pelik. Ayah kandungnya selama 10 tahun ini telah meninggalkan istri resminya, tetapi ia tetap bertempat tinggal dekat dengan keluarga istrinya itu. Mereka belum bercerai. Yang jadi permasalahan, kewajiban seorang ayah/suami adalah memenuhi kewajiban rumah tangganya, tapi sudah 10 tahun ini ia tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dari istri sahnya. Sekarang anak-anaknya sangat membutuhkan bantuan untuk menyadarkan ayahnya dan menuntut hak mereka sebagai anak. Bagaimana caranya (setidaknya hanya menggertak sang ayah) untuk tetap mulai memenuhi kewajibannya? Dan apakah akan langsung disetujui jika istri menggugat suami karena berselingkuh tanpa izin? Apa saja pasal-pasal yang berlaku dan akan memberatkan beliau?
Jawaban :

 

Sebelumnya Anda harus pastikan dahulu, apakah teman Anda itu masih termasuk dalam kategori anak. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

 

Mengapa ini penting? Karena apabila seseorang sudah tidak dikategorikan sebagai anak, maka ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orangtua. Orangtuanya juga sudah tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara anaknya tersebut.

 

Apabila ternyata teman anda masih termasuk dalam definisi anak dalam UU Perlindungan Anak, maka ia dapat meminta orangtuanya memenuhi kewajibannya. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

 

1.      mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2.      menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

3.      mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

 

Selanjutnya dalam pasal 77 UU Perlindungan Anak diatur bahwa orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Jadi, bila ada orangtua yang melakukan penelantaran pada anaknya, dan mengakibatkan anak tersebut mengalami sakit atau penderitaan, dapat dihukum dengan pasal ini.

 

Jika dalam hal ini istri ingin menggugat suami berarti dia harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Namun, jika yang Anda maksud adalah melaporkan perselingkuhan suami kepada polisi, maka dapat digunakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenai dugaan tindak pidana perzinahan.

 

Meski demikian, kami tidak bisa memberikan opini lebih jauh soal dapat atau tidaknya pasal 284 KUHP digunakan dalam masalah ini. Karena dalam pertanyaan Anda tidak menjelaskan apakah memang terjadi zina sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa penuntutan atas delik perzinahan hanya dilakukan apabila pengaduan tersebut diikuti dengan proses perceraian dari suami-istri tersebut. Bila tidak demikian, penuntutan tidak dilakukan (lihat pasal 284 ayat [2] KUHP).

 

Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum keluarga lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian” dan “Tanya Jawab Hukum Waris & Anak” (hukumonline dan Kataelha) yang telah beredar di toko-toko buku.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.