Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2010, kemudian dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 29 November 2022.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

KLINIK TERKAIT

Sanksi Hukum terhadap Pelaku Kejahatan dengan Hipnotis

01 Nov 2023

Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK

21 Jun 2023

Pencemaran Nama Baik (Pengaduan Fitnah)

05 Agt 2010

Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan

11 Feb 2010

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tindak Pidana Penipuan dan Pengancaman

Untuk mengetahui apakah perbuatan penelepon merupakan pelanggaran hukum, perlu dilihat kembali perbuatan apa yang ia lakukan terhadap Anda. Misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai pacar Anda dan meminta diberikan sesuatu, maka ia dapat dijerat Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut:

Adapun berdasarkan bunyi pasal penipuan tersebut, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya (hal. 396-397), terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP:

1. tindakan seseorang dengan tipu muslihat;
2. rangkaian kebohongan;
3. nama palsu dan keadaan palsu;
4. dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak di Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Selain penipuan melalui telepon, apabila penelepon tersebut memberikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Anda sebagai korban, ia dapat dijerat Pasal 29 jo. Pasal 45B UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Adapun anda sebagai korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perbuatan yang termasuk dari pasal ini secara jelas adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying).[3]

Baca juga: Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman

Pelanggaran Data Pribadi

Tak hanya pengancaman atau penipuan melalui telepon, menurut hemat kami, penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda berarti telah menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini mengingat bahwa nama lengkap termasuk jenis data pribadi bersifat umum yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PDP.

Atas perbuatan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, penelepon bisa dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar sebagaimana disebutkan Pasal 67 ayat (3) UU PDP.

Baca juga: UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan Identitas Penelepon

Selanjutnya terkait cara cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, patut Anda pahami terlebih dahulu bunyi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU 36/1999 bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Oleh karena itu, apa yang diterangkan oleh petugas customer service operator seluler benar adanya bahwa tidak dibenarkan secara hukum untuk memberi tahu/memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa maupun lokasi pengguna nomor HP tersebut. Dengan kata lain, operator seluler tidak boleh memberikan informasi identitas siapa penelepon Anda.

Namun, ada ketentuan pengecualian kerahasiaan informasi tersebut yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999, yaitu untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Pelindungan Data Pribadi Pengguna Kartu Seluler

Oleh karena itu, langkah hukum yang tepat untuk cek lokasi lewat nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, Anda harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan penelepon misalnya atas perbuatan penipuan atau pengancaman dahulu kepada polisi. Nantinya, polisi dalam melakukan penyelidikan perkara tersebut yang akan mencari identitas si penelepon tersebut. Cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Apabila polisi sudah mendapatkan identitasnya, Anda bisa minta ke polisi untuk memberitahukan kepada Anda siapa identitas si penelepon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Baca juga: Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara

Demikian jawaban dari kami terkait boleh tidaknya operator seluler memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Referensi:

R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.