hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 20 Oktober 2010
Pertanyaan:
Harta Bawaan dan KDRT
Sebelum menikah saya membeli rumah dengan cari kredit dan uang muka dibantu oleh ayah saya dan saya mempunyai tanda terima uang tersebut. Saya membeli dengan kredit dan atas nama saya. Saya menikah dalam kurun 19 tahun dan saya menggugat cerai suami karena kasus KDRT (penelantaran) karena suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anak terutama (karena dianggap saya sudah mampu memberikan nafkah memberikan kehidupan anak-anak dan keluarga). Penghasilan dia diberikan kepada keponakan dan keluarga besarnya yang tidak bekerja dan hanya meminta minta kepada suami saya, dan selain itu saya pun dipukul beberapa kali. Sekarang kasus saya sudah putus cerai di Pengadilan Negeri tetapi dia naik banding ke Pengadilan Tinggi. Sebelum saya mengurus perceraian saya dan anak-anak pindah rumah karena merasa teraniaya. Dalam proses menunggu keputusan di pengadilan tinggi saya membutuhkan uang untuk biaya kuliah, sekolah dan hidup anak-anak (3 orang) saya maka saya menjual rumah tersebut. Notaris yang mencatatkan penjualan rumah sudah melihat semua data-data saya dan beliau sudah mengetahui segala kasus yang ada dan pembeli rumah bersedia dengan segala konsekuensinya karena rumah tersebut baru akan ditempati oleh pembeli beberapa bulan kemudian. Rumah itu dikatakan sebagai harta bawaan dari saya. Saya dan anak-anak sempat berdiskusi dengan suami supaya dia keluar dari rumah karena rumah tersebut sudah terjual tetapi dia ngotot kalau itu adalah rumah keluarga suami dan istri, jadi dia sampai saat ini tetap ngotot supaya menjadi harta gono gini. Pertanyaan saya adalah: 1. Apakah saya salah menjual rumah bawaan saya tersebut tanpa persetujuan mantan suami saya dan menyuruh dia keluar dari rumah tersebut? 2. Apa yang harus saya lakukan supaya saya mempunyai kekuatan hukum dalam mengusir keluar mantan suami saya dari rumah milik saya? 3. Sampai saat ini dia sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak-anak sehingga saya melanjutkan kasus KDRT saya yang tertunda untuk mencari penyelesaiannya. Sekarang dari PPA Polres Jaktim sudah mengajukan kepada Kejaksaan. Nah, ini termasuk kasus apa ya, pidsus atau pidana umum? Dan di mana saya bisa mengetahui proses kasus ini? Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
elisabeth
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b9a1eb24a495/lt4f82909856ae8.jpg

 

1.      Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang tidak termasuk harta bersama adalah (lihat pasal 35 ayat [2] UU Perkawinan):

-          harta benda yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Harta-benda yang demikian tidak termasuk dalam kategori harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, dan

-          harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami-istri ketika mereka belum terikat perkawinan. Sama seperti harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan, harta bawaan ini tidak termasuk sebagai harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

 

Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing.

 

Dari uraian Anda, rumah tersebut anda bei sebelum anda menikah. Dengan demikian, menurut kami harta tersebut merupakan harta bawaan Anda, bukan harta bersama. Seperti telah diuraikan di atas, rumah tersebut berada di bawah penguasaan Anda, dan Anda memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap rumah tersebut, termasuk melakukan jual beli.

 

2.      Seperti telah dijelaskan di atas, Anda mempunyai hak sepenuhnya atas rumah tersebut, termasuk untuk meminta suami meninggalkan rumah Anda. Namun, apabila Anda ingin lebih yakin lagi, Anda dapat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri. Dari gugatan ini akan ditentukan mana saja harta yang termasuk dalam harta bersama, dan berapa pembagiannya. Lampirkanlah bukti-bukti bahwa rumah tersebut bukan termasuk harta bersama, termasuk akta jual-beli rumah Anda tersebut. Dari akta jual beli dapat dilihat tanggal berapa pembelian rumah dilakukan, dan bagaimana status Anda saat melakukan pembelian rumah tersebut, apakah terikat perkawinan atau tidak. Dalam gugatan ini Anda juga dapat mengajukan permohonan sita terhadap rumah tersebut, agar rumah tersebut tidak dijual/dipindahtangankan oleh suami. Setelah Anda mendapat putusan dari pengadilan maka anda dapat mengajukan permohonan eksekusi rumah tersebut.

 

3.      Kami kurang jelas dengan yang Anda maksud dengan “pidsus dan pidana umum”. Apakah anda merujuk pada Unit Tindak Pidana Umum dan Unit Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung? Unit Tindak Pidana Umum adalah unit kejaksaan yang melaksanakan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di bidang yustisial tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, Unit Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, masih termasuk dalam lingkup tindak pidana umum. Selanjutnya, mengenai unit tindak pidana khusus dan unit tindak pidana khusus dapat anda baca di sini dan di sini.

 

Mengenai perkembangan perkara Anda, Anda bisa tanyakan ke Polres Jakarta Timur yang menangani kasus Anda. Anda dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yaitu surat yang memberitahukan hasil penyidikan pada pelapor kepada penyidik.

 
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum keluarga lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian” dan “Tanya Jawab Hukum Waris & Anak” (hukumonline dan Kataelha) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

8800 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.