Rabu, 20 Oktober 2010
Dibaca: 12073
Pertanyaan :
Pidana Militer
Apa bedanya antara penyidik Polri dengan penyidik militer?
Jawaban :

 

Penyidik Polri yang Anda tanyakan mengacu pada pengertian penyidik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi, penyidik Polri adalah pejabat polisi RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

 

Yang dimaksud dengan penyidik militer adalah Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Pengadilan Militer”). Penyidik Angkatan Bersenjata RI adalah penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan untuk perkara-perkara di lingkup peradilan militer, yang terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh UU Pengadilan Militer untuk melakukan penyidikan (lihat pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Militer).

 

Jadi, penyidik militer adalah penyidik khusus untuk perkara-perkara tindak pidana di lingkup peradilan militer. Menurut pasal 9 angka 1 UU Pengadilan Militer, tindak pidana yang masuk dalam wewenang peradilan militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

 

1.      Prajurit;

2.      yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

3.      anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

4.      seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

 

Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.      Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.