Kamis, 31 Agustus 2017
Dibaca: 67407
Pertanyaan :
Modal Dasar PT PMA
Kami bermaksud mendirikan sebuah perusahaan PT. PMA, adakah peraturan yang menetapkan batasan modal dasar suatu PT. PMA? Apakah dalam praktik di BKPM ada kebijakan tak tertulis terhadap modal dasar suatu PT. PMA dalam proses pendaftaran/permohonan penanaman modal asing? Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 02 November 2010.

 

Intisari:

 

 

Investasi asing di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”), kecuali undang-undang menentukan lain. Untuk PT Penanaman Modal Asing, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal telah mengatur bahwa PT Penanaman Modal Asing wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh Izin Prinsip, yakni izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

 

Berapa syarat nilai investasi dan permodalannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pertama kita perlu melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) yang menyatakan bahwa investasi asing di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”), kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia wajib patuh pada ketentuan dalam UU PT.

 

Modal Dasar PT

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal yang murni”. Demikian yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 233).

 

Mengenai modal dasar Perseroan Terbatas, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur sebagai berikut:

 

(1)  Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)  Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Sejalan dengan pengaturan perubahan modal dasar pada Pasal 32 ayat (3) UU PT di atas, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 50 juta ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

 

PP 29/2016 mengatur bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT.[1] Besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.[2] Ini berarti, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT dan Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya.

 

Permodalan PT Penanaman Modal Asing

Lalu bagaimana dengan modal dasar PT PMA atau perusahaan penanaman modal asing?

 

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 14/2015”) telah mengatur bahwa PT PMA wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh Izin Prinsip, yakni izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.[3]

 

Ketentuan nilai investasi dan permodalan diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan BKPM 14/2015 sebagai berikut:

 

Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:

a.    total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

-      untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, khusus untuk sektor Industri;

-      untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diluar sektor Industri;

b.    untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;

c.    untuk perluasan 1 (satu) atau lebih bidang usaha dalam 1 (satu) sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas atau yang mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;

d.    nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

e.    penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

 

Berdasarkan penjabaran di atas, pemerintah dimungkinkan untuk mengatur nilai investasi dan permodalan berbeda dengan yang ditentukan pada Peraturan BKPM 14/2015, selama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan dalam PMDN dan PMA, baik Peraturan BKPM 14/2015 maupun Daftar Negatif Investasi (“DNI”) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”) tidak mencantumkan pengaturan yang berbeda untuk nilai investasi dan permodalan. Dengan demikian, satu-satunya cara adalah dengan memeriksa peraturan terkait bidang usaha PMA yang akan didirikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”).

 

Kami kurang paham mengenai kebijakan tidak tertulis dari Badan Koordinasi Pasar Modal (“BKPM”) terhadap modal dasar suatu PT PMA. Ada baiknya Anda konsultasikan masalah tersebut langsung kepada BKPM.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

4.    Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan terakhir diubah oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

5.    Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 

 

Referensi:

Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

 



[1] Pasal 1 ayat (2) PP 29/2016

[2] Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).