Selasa, 20 September 2011
Dibaca: 96188
Pertanyaan :
Apa Dasar Hukum Pajak Reklame dan Retribusi Daerah?
Saya pengusaha kecil di Jawa Tengah yang bergerak dalam pemasaran produk RT. Selama ini kami mencoba menawarkan produk dengan memasang iklan baik berupa spanduk maupun baliho. Setiap tahun kami selalu dipusingkan dengan banyaknya tagihan pajak reklame dan retribusi sewa tanah. Yang ingin kami tanyakan; 1) apakah keduanya memiliki dasar hukum yang jelas dan sah? 2) Kemudian, apakah penetapan pajak dan retribusi daerah secara official assesment dapat diajukan proses keberatan maupun banding?
Jawaban :

 

1.      Pada dasarnya kewenangan pemerintah daerah, baik kota maupun propinsi, untuk memungut biaya dari masyarakat diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”). Kedudukan dari Undang-Undang ini adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah -sekaligus membatasi kewenangan daerah- dalam memungut biaya dari masyarakat. Sedangkan, besaran biaya dan tata cara teknis pemungutan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (“Perda”) di daerah masing-masing.

 

Terdapat 2 (dua) jenis pungutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Pertama, pajak daerah. Pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 UU 28/2009 secara limitatif, tidak ada pajak lain yang dapat dikutip selain jenis pajak yang disebutkan di dalam undang-undang ini.

 

Kedua, yakni retribusi. UU 28/2009 telah menentukan jenis dan klasifikasi retribusi yang diwajibkan. Namun demikian, berbeda dengan pajak yang sifatnya limitatif, berdasarkan Pasal 150 UU 28/2009 Pemda diberikan keleluasaan untuk mengutip dan menambah jenis-jenis retribusi baru di luar dari retribusi yang telah ditentukan di dalam undang-undang ini. Sehingga walaupun di dalam undang-undang ini tidak disebutkan retribusi sewa tanah, namun Pemda dapat membuat jenis retribusi sewa tanah di dalam Perda.

 

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, Pajak Reklame adalah pajak yang kewenangan memungutnya diberikan kepada kota/kabupaten. Hal ini diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU 28/2009. Dalam undang-undang ini, besaran tarif, tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur di dalam Perda masing-masing daerah. Sehingga dari pemaparan di atas, jelas bahwa kedudukan pajak daerah ini sangat jelas dan sah berdasarkan undang-undang.

 

2.      Terkait dengan pertanyaan tentang keberatan, dalam Pasal 103 UU 28/2009 ditentukan bahwa subyek pajak dapat mengajukan keberatan atau banding. Namun demikian, keberatan tersebut hanya terbatas pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, sehingga jika Anda berkeberatan terhadap jumlah pungutan pajak reklame yang dikenakan, Anda dapat mengajukan surat keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (“SKPD”) yang memungut pajak reklame Anda. Surat ini ditujukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk – biasanya Kepala Dinas Pendapatan Daerah - dan dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan.

 

Keberatan tersebut hanya bisa dilakukan, jika Anda telah membayar minimal setengah dari kewajiban pajak Anda, yang tertuang di dalam SKPD. Namun demikian, Anda harus menimbang betul mengenai alasan-alasan yang diajukan di dalam mengajukan banding. Alasan pengajuan banding, dapat dilakukan atas dasar kesalahan penghitungan pengenaan besaran tarif pajak yang ditetapkan, apabila tidak sesuai dengan aturan besaran pajak yang ditentukan. Alasannya yaitu jika pengajuan banding Anda ditolak atau dikabulkan sebagian maka Anda akan berpotensi untuk dikenakan sanksi administratif sebesar 50% (jika dikabulkan sebagian) dan 100% (jika ditolak), karena banding tersebut. Sehingga, Anda harus sangat berhati-hati dalam mengajukan keberatan terhadap SKPD.

 

Dalam hal pengajuan keberatan terhadap retribusi, hal ini ditentukan di dalam Pasal 162 UU 28/2009. Dengan prosedur yang sama seperti halnya dalam pengajuan keberatan pajak. Namun dalam pengajuan keberatan retribusi, jika gagal tidak ada sanksi administrasi yang dikenakan. Akan tetapi, potensi untuk membayar lebih dari yang telah ditentukan tetap ada, mengingat jika pejabat dalam menilai keberatan ada kemungkinan bagi pejabat untuk menetapkan retribusi yang lebih tinggi dari yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (3) UU 28/2009. Sehingga, dalam mengajukan keberatan terhadap retribusi Anda tetap harus berhati-hati dalam melaksanakannya.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Giri Ahmad Taufik
MITRA : PSHK