hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 13 Desember 2010
Pertanyaan:
Pembagi dalam Penghitungan Kompensasi PHK
Dalam Pasal 157 UU 13/2003 disebutkan bahwa komponen dari kompensasi PHK adalah Upah Pokok dan Tunjangan tetap. Lalu, di ayat 2 selanjutnya disebutkan bahwa apabila penghasilan buruh dibayar harian maka penghasilan sebulan adalah 30 hari. Oleh karena itu, dalam hal menghitung kompensasi PHK yang sifatnya prorate ataupun dalam menghitung cuti yang diuangkan maka pembaginya adalah 30. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dalam hal karyawan yang penghasilannya dibayar bulanan? Apakah pembaginya 25 atau 30? Karena saya belum menemukan di UU 13/2003 (mungkin kurang teliti juga).
Caesar Dezma
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

Dalam suatu hubungan kerja, prinsip penentuan upah atau penghasilan seseorang pekerja/buruh, haruslah ditetapkan dalam upah bulanan (lihat Pasal 88 ayat [3] huruf a UU No. 13/2003 dan Pasal 9 PP No. 8 Tahun 1981 serta Pasal 14 (baru) ayat (2) Permenaker No.Per-01/Men/1999 jo Kepmenakertrans No.Kep-226/Men/2000).

 

Demikian juga, perhitungan upah/penghasilan sebagai dasar pembayaran uang pesangon (“UP”), uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak (“UPH”) yang dalam istilah sehari-hari – ketiganya – sering disebut “pesangon”, juga haruslah dalam upah bulanan. Dengan demikian, kalau ada pekerja/buruh yang upah atau penghasilannya dibayar secara harian, mingguan, dua mingguan, paket borongan, satuan hasil atau dengan cara lainnya, maka harus diakumulasikan dalam upah bulanan pada saat akan menghitung “pesangon”.

 

Ketentuan Pasal 157 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), mengatur mengenai komponen upah yang menjadi dasar perhitungan UP, UPMK dan UPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK. Artinya kalau seseorang pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) dan berhak atas “pesangon”, maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangonnya, adalah upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 tersebut.

 

Selanjutnya, bilamana seseorang pekerja/buruh (sudah) ditentukan upahnya dan dibayar dengan upah bulanan yang terbagi dan terdiri dari berbagai komponen atau unsur, seperti tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, fasilitas, insentif, bonus, upah kerja lembur, kesejahteraan dan lain sebagainya, maka menurut Pasal 157 ayat (1) UUK, komponen upah yang (diakumulasikan) menjadi dasar untuk menghitung “pesangon”, adalah (hanya) “upah pokok“ dan “tunjangan tetap“ (dalam UU disebut “segala macam tunjangan yang bersifat tetap....”).

 

Akan tetapi, jika penghasilan atau upah seseorang pekerja/buruh ditentukan dalam upah bulanan namun dibayarkan atas dasar perhitungan harian (baca: pembayaran secara harian), maka penentuan upah bulanan pekerja/buruh yang bersangkutan - sebagai dasar perhitungan pesangonnya (pada saat di-PHK) - adalah 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari (dari komponen upah pokok dan tunjangan tetapnya).

 

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, borongan, atau komisi (yang fluktuatif dalam setahun), maka penghasilan sebulan (upah bulanan) pekerja/buruh yang bersangkutan - yang menjadi dasar perhitungan pesangonnya (pada saat di-PHK) - adalah pendapatan rata-rata perbulan selama 12 (dua belas) bulan terakhir (dari komponen penghasilan pokok dan tunjangan tetapnya), dengan ketentuan tidak boleh kurang dari upah minimum propinsi atau kabupaten/kota.

 

Demikian juga dalam hal (suatu) pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan (untuk menentukan upah bulanan) sebagai dasar perhitungan pesangonnya (setelah di-PHK), adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir (dari komponen upah pokok dan tunjangan tetap).

 

Berkaitan dengan pertanyaan Sdr./(i), bagi karyawan (pekerja/buruh) yang upah atau penghasilnnya sudah dibayar secara bulanan (upah bulanan), tidak perlu lagi dikalikan atau dilakukan pembagian sebagaimana cara pembayaran upah seperti sistem lainnya (seperti harian, borongan, satuan hasil dan lain-lain), tetapi cukup dengan melihat komponen-komponennya dan menjumlahkan komponen upah pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar perhitungan pesangon (UP, UPMK dan UPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK.

 

Demikian penjelasan kami, semoga jawaban itu yang Sdr./(i) maksudkan.

 
Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

3.   Peraturan Meneteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

4.   Keputusan Meneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Meneteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

13472 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.