hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 21 Desember 2010
Pertanyaan:
Menikah di Inggris
Saya wanita WNI ingin menikah dengan pria WN Inggris. Kami seagama yaitu Kristen. Calon saya menginginkan pernikahan dilakukan di Inggris. Sementara, saya ingin pernikahan dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan di sini dan sah menurut hukum Indonesia karena saya tidak berencana untuk meninggalkan kewarganegaraan saya. Pertanyaan saya: 1. Dipandang dari kepentingan dan hak saya sebagai perempuan, mana yang paling terbaik bagi saya, menikah di Inggris sesuai hukum perkawinan Inggris atau menikah di Indonesia sesuai hukum Indonesia? Saya ingin dijelaskan perbandingan hukum perkawinan Inggris dengan hukum perkawinan Indonesia karena asas common law dan civil law yang dianut berbeda. 2. Apa yang harus saya persiapkan apabila saya ingin menikah di Indonesia? Apabila saya berencana tinggal di Inggris, apakah saya harus mendaftarkan perkawinan di Indonesia di Catatan Sipil di Inggris? 3. Apabila terjadi perceraian, manakah yang paling memihak hak saya sebagai perempuan WNI? Hukum Indonesia atau hukum Inggris? Hal ini sebagai pertimbangan bagi saya dalam memilih tempat perkawinan dilangsungkan. 4. Bagaimana sistem hukum Inggris memandang harta bersama dalam perkawinan? Apakah dikenal? Apakah sebaiknya harus membuat perjanjian pra-nikah terlebih dahulu? Terima kasih atas jawaban yang diberikan.
estheralda
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b4586344aa95/lt4f828a3b70846.jpg

1.      Dalam hal ini, Anda akan melakukan perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak adalah WNI dan pihak satunya adalah WNA (lihat pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/”UU Perkawinan”).

 

Pada dasarnya, Kami kurang paham mengenai hukum perkawinan di Inggris. Karena itu, ada baiknya Anda berkonsultasi advokat yang ahli mengenai hukum perkawinan di Inggris, untuk mendiskusikan pilihan mana yang tepat bagi Anda.

 

Akan tetapi, secara umum, menurut informasi yang kami dapat dari situs direct.gov.uk, berdasarkan hukum Inggris dan Wales, perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

 
  1. Religious marriage (perkawinan relijius), yang dilakukan di gereja Anglikan atau tempat relijius (religious building) yang terdaftar untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan relijius, sertifikat perkawinan (marriage certificate) dikeluarkan oleh gereja;  dan
 
  1. Civil marriage (perkawinan sipil), yang dilakukan di register office (kantor catatan sipil) atau tempat lain yang mendapat izin dari pemerintah setempat (kecuali gereja atau tempat relijius lainnya). Dalam perkawinan sipil, sertifikat perkawinan dikeluarkan oleh register office.
 

Sebagai warga negara Indonesia boleh jadi akan lebih mudah bagi Anda jika perkawinan Anda dilakukan menurut hukum Indonesia. Hal ini agar nantinya status perkawinan Anda diakui juga di Indonesia, dan hak-hak Anda akan terlindungi juga.

 

Dalam pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan itu adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan. Jadi, walaupun Anda menikah di Inggris dengan menggunakan hukum Inggris, Anda tetap harus memperhatikan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia, antara lain mengenai kewajiban pelaporan perkawinan ke Catatan Sipil. Untuk penjelasan lebih lengkap silahkan baca artikel jawaban kami sebelumnya: Menikah di Singapore.

 

2.      Untuk perkawinan campuran, menurut UU Perkawinan, harus ada surat keterangan bahwa masing-masing pihak sudah memenuhi syarat perkawinan menurut hukum masing-masing. Surat ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mencatat perkawinan. Di Indonesia, karena Anda beragama Kristen maka pihak yang berwenang adalah Kantor Catatan Sipil. Sedangkan, calon suami perlu menyiapkan kelengkapan identitas antara lain fotokopi KTP/Paspor, dan Certificate of Non Impediment (dari Pemerintah/Kedutaan Besar negara asal pasangan WNA).

 

Di lain pihak, menurut hukum Inggris dan Wales, warga negara Inggris yang menikah di luar negeri (dalam hal ini di negara yang bukan Negara Persemakmuran) TIDAK WAJIB mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada instansi pemerintah. Menurut hukum negara tersebut, sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum negara di mana perkawinan tersebut dilakukan, maka perkawinan tersebut diakui pula di Inggris. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Foreign and Commonwealth Office.

 

3 & 4. Seperti telah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya, kami kurang paham mengenai hukum perkawinan Inggris. Sebaiknya Anda tanyakan permasalahan tersebut pada advokat yang memang memahami hukum perkawinan di Inggris.

 

Sementara itu, menurut hukum Indonesia, WNI yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan Anda (yang berstatus WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta Anda. Karena itulah, seorang WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha.

 

Apabila Anda ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan campuran tersebut, maka Anda harus membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang mengatur mengenai pemisahan harta Anda dan harta suami. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, dan harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (lihat pasal 73 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

 

Menurut advokat Anita D.A. Kolopaking dalam makalahnya berjudul “Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing” perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi:

 

1.         Harta bawaan ke dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

 

2.         Semua hutang yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau isteri.

 

3.         Isteri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain.

 

4.         Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.

 

5.         dan lain sebagainya.

 

Jadi, karena perjanjian pranikah bukanlah syarat atau sesuatu yang wajib dalam perkawinan, maka Anda dapat memutuskan apakah akan membuat perjanjian pranikah untuk mengatur pemisahan antara harta Anda dan harta suami.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

15273 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.