Sabtu, 19 Pebruari 2011
Dibaca: 40837
Pertanyaan :
Jabatan dan Pekerjaan yang Terlarang Bagi Anggota DPR/DPRD
Yth. Hukum Online. Saya mau menanyakan apakah ada peraturan yang melarang anggota dewan baik DPRD/DPR untuk duduk sebagai Pengurus Perseroan (Komisaris, Direksi) dan sebagai Pemegang Saham? Mohon pencerahannya, terima kasih banyak.
Jawaban :

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan dengan jabatan struktural pada lembaga-lembaga tertentu seperti:

1.      Pejabat negara lainnya;

2.      Hakim pada badan peradilan;

3.      Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;

4.      Lembaga pendidikan swasta;

5.      Akuntan publik;

6.      Konsultan;

7.      Advokat atau pengacara;

8.      Notaris; dan

9.      Pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR/DPRD serta hak sebagai anggota DPR/DPRD.

 

Pengaturan mengenai hal tersebut di atas dapat kita temui dalam Pasal 208 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2)UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sertaPasal 281 ayat (2) Tata Tertib DPR RI Periode 2009-2014. Juga dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

 

Jadi, anggota DPR/DPRD tidak dilarang untuk menjabat sebagai Direksi dan Komisaris suatu perseroan yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas. Dan juga, anggota DPR/DPRD tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2.      Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.