Kamis, 30 Juni 2016
Dibaca: 46575
Pertanyaan :
Jabatan dan Pekerjaan yang Terlarang Bagi Anggota DPR/DPRD
Apakah ada peraturan yang melarang anggota dewan baik DPRD/DPR untuk duduk sebagai Pengurus Perseroan (Komisaris, Direksi) dan sebagai Pemegang Saham? Mohon pencerahannya, terima kasih banyak.
Jawaban :

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 19 Pebruari 2011.

 
Intisari:
 
 

Secara eksplisit memang tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjabat sebagai Direksi dan Komisaris suatu perseroan. Selain itu, anggota DPR/DPRD juga tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan. Akan tetapi, harus diingat bahwa pekerjaan lain apapun yang juga dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, tidak boleh ada hubungannya dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Pengaturan mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Dewan Perkawilan Rakyat Daerah (“DPRD”) (DPRD Pronvinsi maupun DPRD kabupaten/kota) dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 17/2014”).

 

UU 17/2014 mengatur bahwa baik anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:[1]

a.       pejabat negara lainnya;
b.      hakim pada badan peradilan;
c.       pegawai negeri sipil;

d.      anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e.      pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

f.        pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta;

g.       akuntan publik;
h.      konsultan;

i.         advokat atau pengacara;

j.        notaris; dan

k.       pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

 

Tidak hanya dalam UU 17/2014, hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), yaitu dalam Pasal 134 dan Pasal 188 UU Pemda.

 

Jadi, secara eksplisit memang tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjabat sebagai Direksi dan Komisaris suatu perseroan. Selain itu, anggota DPR/DPRD juga tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan. Akan tetapi, harus diingat bahwa pekerjaan lain apapun yang juga dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, tidak boleh ada hubungannya dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

 



[1] Pasal 236, Pasal 350, dan Pasal 400 UU 17/2014

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.