Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
1. Apakah KPPU dapat membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham seperti yang diamanatkan pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5/1999 (kaitannya dengan PP 57 Tahun 2010); dan 2. Bagaimana status hukum perseroan yang telah berakhir karena hukum akibat melakukan penggabungan atau peleburan yang kemudian merger tersebut dibatalkan oleh KPPU? Atas bantuan yang diberikan saya ucapkan banyak terima kasih.
1. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka KPPU berwenang membatalkan persetujuan penggabungan (merger) yang sebelumnya telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenhukham”).
Pada sisi lain, menurut Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenhukham Sjafruddin, penilaian KPPU yang dilakukan setelah perusahaan melakukan penggabungan/peleburan bukan lagi menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Dia juga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1999 KPPU berwenang membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham. Demikian dijelaskan Sjafruddin dalam pendapat tertulisnya dalam surat No. AHU.2-AH.0I.09-9547 yang disampaikan dalam seminar hukumonline mengenai “Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi” pada 16 Desember 2010.
2. Ketentuan pasal 122 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
Berdasarkan pasal tersebut di atas maka status perseroan sebelum melakukan penggabungan atau peleburan telah berakhir karena hukum dan berubah menjadi perseroan yang telah menggabungkan diri atau meleburkan diri. Namun, status hukum setelah perseroan menggabungkan atau meleburkan diri tapi kemudian dibatalkan karena alasan apapun tidak diatur dalam UU No. 40/2007. Hal tersebut juga tidak diatur dalam UU No. 5/1999 jo PP 57/2010.
Sementara itu, dalam pendapat tertulisnya pihak Ditjen AHU Kemenhukham menyatakan bahwa pembatalan suatu penggabungan atau peleburan oleh KPPU berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang sangat besar bagi dunia usaha.
Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga dapat dipahami.
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Butuh lebih banyak artikel?
