Perjanjian pemberian kuasa, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Terkait pertanyaan di atas maka kita perlu merujuk pula pada pasal 1793 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Jadi, pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan.
Kemudian, berdasarkan pasal 1814 KUHPer, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa.
Jadi, berdasarkan hal-hal di atas maka surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut. Bahkan penerimaan suatu kuasa, menurut pasal 1793 ayat (2) KUHPer, dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si (penerima) kuasa.
Tapi, dalam praktik di lingkungan pengadilan, sebagian hakim berpendapat bahwa selain ditandatangani pemberi kuasa, surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Pendapat ini menyatakan, sebagai suatu perjanjian maka kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa) harus menandatangani surat kuasa. Demikian seperti disampaikan advokat senior Trimoelja D. Soerjadi dalam artikel-artikel hukumonline (baca Surat Kuasa, Konsep Amanah yang (Sering) Salah Kaprah dan Perjanjian Timbal Balik atau Perjanjian Sepihak?).
Mengenai hal tersebut mantan hakim agung M. Yahya Harahap berpendapat bahwa seandainya pun surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa, pencabutan sepihak pada dasarnya tak bertentangan. Karena undang-undang sendiri mengatakan surat kuasa bisa dicabut secara sepihak. Demikian Yahya Harahap menjelaskan.
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
