Selasa, 04 Januari 2011
Dibaca: 27499
Pertanyaan :
Jangka Waktu Hak Merek
Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan perlindungan merek berakhir dalam jangka waktu 10 tahun. Mengapa harus memakai jangka waktu dan mendaftar berulang-ulang apabila perusahaan tersebut masih berjalan dengan memakai hak merek mereka?
Jawaban :

Selengkapnya pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Kemudian, di dalam pasal 35 ayat (1) UU Merek dinyatakan, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

 

Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan barang/jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

 

Sebaliknya, UU Merek tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

 

Karena itulah maka UU Merek menetapkan sejumlah persyaratan agar permohonan perpanjangan merek terdaftar dapat disetujui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (“Ditjen HKI”). Menurut pasal 36 UU Merek, permohonan perpanjangan disetujui apabila;

a.      merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan

b.      barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi maka Ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar (lihat pasal 37 ayat [1] UU Merek).

 
Selain itu, Ditjen HKI juga berwenang menghapus merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (lihat pasal 61 ayat [2] huruf a UU Merek). Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah karena adanya (lihat pasal 61 ayat [2] huruf a jo ayat [3] UU Merek):

a.      larangan impor;

b.      larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau

c.      larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim