Jumat, 28 Januari 2011
Dibaca: 62576
Pertanyaan :
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Apakah sama unsur onrechtmatige daad dengan onrechtmatige overheidsdaad? Dan kebijakan penguasa seperti apa yang bisa dan tidak bisa digugat di PN? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Jawaban :

Baik Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

 

Pasal 1365 KUHPer berbunyi, ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

 

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

(1)   adanya perbuatan;

(2)   perbuatan itu melawan hukum;

(3)   adanya kerugian;

(4)   adanya kesalahan; dan

(5)   adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

 

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (“PMH”).

 

Perbedaan antara PMH dengan PMH oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa. Lalu, siapa yang bisa termasuk kategori penguasa?

 

Ujang Abdullah saat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) Palembang pernah menulis makalah yang berjudul ‘Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa’. Dalam makalah tersebut dijelaskan antara lain bahwa pengertian penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawan Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.

 

Peraturan perundang-undangan tak mengatur secara spesifik kebijakan atau PMH oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri). Namun perlu Anda ketahui, selain di peradilan umum, PMH oleh penguasa bisa juga digugat ke PTUN.

 

Nah, di PTUN ini, kebijakan penguasa apa saja yang bisa digugat diatur secara spesifik. Yakni, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final (lihat Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009). Artinya, untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu PTUN yang berwenang memeriksanya.

 

Demikian jawaban kami, semoga dapat dipahami.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ali Salmande, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Ali Salmande Harahap lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada 2007. Saat kuliah Ali mengambil program kekhususan Hukum Tata Pemerintahan. Ali bergabung dengan hukumonline sebagai Jurnalis Hukum pada 2007. Saat ini, Ali adalah Redaktur Hukumonline.   Di kalangan teman dan kolega, Ali dikenal sebagai mitra diskusi yang menyenangkan, bisa serius juga tak jarang santai dan penuh humor. Di waktu senggang, Ali menyalurkan hobi membaca dan berdiskusi. Buku favoritnya adalah kitab klasik “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” karya Al-Mawardi. Di saat lain, Ali juga menonton film, favoritnya adalah “The Devil’s Advocate”.   Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, dan Kenegaraan.   Follow Ali di twitter: @salmande