Jumat, 04 Pebruari 2011
Dibaca: 45527
Pertanyaan :
Surat Kuasa dan Surat Tugas
Mohon maaf pak, tolong diinfokan apa bedanya antara surat kuasa dengan surat tugas ditinjau dari segi hukum (keabsahannya). Trims.
Jawaban :

Pengaturan hukum mengenai surat kuasa dapat kita temui secara tersirat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") atau sering disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan, Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

 

Lebih lanjut dalam Pasal 1793 KUHPer dijelaskan bahwa “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”

 

Sementara itu, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai surat tugas. Meski demikian, istilah “surat tugas” dapat ditemui dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU 23/2007”). Yang dimaksud surat tugas dalam konteks UU tersebut adalah kartu atau tanda pengenal (lihat Pasal 181 ayat [2] UU 23/2007 serta penjelasannya).

 

Adapun, istilah surat tugas yang secara umum dikenal dalam praktek mengacu pada surat yang biasanya diberikan seorang atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan tertentu. Jika melihat dari konteks pertanyaan di atas, kami asumsikan surat tugas seperti itulah yang Anda maksud. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur surat tugas yang demikian. Pengaturannya biasanya dilakukan pada peraturan internal institusi atau organisasi masing-masing.

 

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan mendasar antara surat kuasa dengan surat tugas dalam tabel di bawah ini:

 
Perbedaan
Surat Kuasa
Surat Tugas
Dasar Hukum

Diatur dalam KUHPer

Pengaturannya bersifat spesifik (melihat pada bidang atau organisasi yang terkait)

Sifatnya

Mewakili dan melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Melakukan suatu tindakan terkait dengan jabatan/tugas/ kewenangannya

Kedudukan

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa belum tentu berada dalam satu struktur organisasi tertentu

Pemberi Tugas adalah institusi/badan yang menaungi Penerima Tugas atau tempat di mana Penerima Tugas bekerja

 

Mengenai keabsahan suatu surat kuasa, dapat Anda simak dalam artikel Klinik hukumonline yang berjudul Keabsahan Surat Kuasa. Pada prinsipnya, surat kuasa adalah sah jika ditandatangani si pemberi kuasa dan menyebutkan siapa penerima kuasa serta urusan yang dikuasakan.

 

Sedangkan, keabsahan surat tugas, secara umum, ditentukan pada pihak yang mengeluarkannya. Yaitu, apakah pihak tersebut memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tugas tersebut atau tidak.

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.