Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
1. Bagaimana kekuatan Perjanjian Penjaminan Deposito antara Bank (Kreditur) dengan Debitur tanpa tanda tangan istri? Mengapa dalam praktek perbankan diperlukan tanda tangan istri/suami? 2. Bagaimana Bank melakukan eksekusi jaminan yang tidak turut ditandatangani oleh suami/istri pemilik deposito jika debitur macet?
1. Dalam suatu perkawinan terjadi percampuran harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat [1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Kecuali dalam hal adanya perjanjian kawin yaitu perjanjian pisah harta (prenuptial agreement). Sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta yang diperoleh adalah harta bersama dan terhadap harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (lihat Pasal 36 ayat [1] UU 1/1974).
Dalam hal adanya Perjanjian Penjaminan Deposito yang dilakukan tanpa adanya persetujuan (tanda tangan) istri, maka perjanjian tersebut tidaklah sah karena harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah tunduk pada UU 1/1974 yaitu menjadi harta bersama.
Dengan demikian, salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum (dalam hal ini gadai) terhadap harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam praktiknya, pihak bank tidak akan memberikan pinjaman apabila tidak ada persetujuan dari pasangan (suami/istri) debitur. Kecuali, ada perjanjian pisah harta di antara suami dan istri yang dibuktikan dengan melampirkan akta perjanjian pisah harta pada saat mengajukan permohonan kredit. Dalam hal istri berhalangan untuk menandatangani perjanjian tersebut, harus ada kuasa yang diberikan kepada suami dalam bentuk akta surat kuasa notariil (surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris).
Dengan demikian, dalam hal tidak ada tanda tangan dari pasangan debitur, pihak bank tidak akan memberikan kredit dikarenakan hal ini merupakan persyaratan prosedural bank dalam rangka penerapan manajemen risiko oleh bank.
Apabila ada perjanjian penjaminan atas kredit yang tidak ditandatangani oleh pasangan debitur, maka perjanjian tersebut menjadi cacat hukum dan dapat disengketakan ke pengadilan. Jadi, mengenai eksekusi terhadap jaminan kemudian akan diputuskan oleh pengadilan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Butuh lebih banyak artikel?
