hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 25 Maret 2011
Pertanyaan:
Penetapan GSB Bangunan Rumah di Komplek Perumahan
Yth. Klinik Hukum Online, Saya berdomisili di Semarang, beberapa bulan lalu membeli rumah di salah satu developer dengan harga Rp387 juta, luas Bangunan 44m2, luas Tanah 188m2 posisi di hook. Di dalam perjanjian jual beli yang saya tanda tangani tertulis Tata Tertib Pembangunan Rumah di Pasal 6a berbunyi: Memperhatikan Konsep Kawasan dan Peraturan PEMDA tentang Garis Sepadan Bangunan (GSB) Tanah saya tersebut masih memiliki kelebihan tanah 4,5m X 9m (samping rumah) namun oleh developer tidak diizinkan untuk dibangun karena menyalahi GSB dan perjanjian (meskipun di perjanjian tidak disebutkan berapa meter jarak GSB tersebut). Hal ini menurut developer berlaku di komplek perumahan tersebut. Menurut hemat saya, kenapa sisa/kelebihan tanah yang sudah saya bayar tidak boleh saya bangun untuk perluasan kamar tidur? Wong itu tanah saya dan jalan tersebut bukan jalan raya, tapi jalan perumahan yang menghubungkan antara rumah warga dengan warga lainya dalam komplek/cluster tersebut. Seandainya developer menerapkan aturan eklusivitas di komplek tersebut yang katanya berdasarkan Perda, kenapa di perumahan lain di kota yang sama GSB tidak diterapkan? Bukankan yang namanya Peraturan harus berlaku universal? Pertanyaan: Apakah saya berhak menggugat peraturan ini meskipun saya sudah menandatangani perjanjian jual beli antara saya dengan developer tersebut, sehingga saya mempunyai hak untuk membangun bangunan di sisa tanah kepunyaan saya? Mengacu perumahan atau di developer lain tidak berlaku aturan tersebut. Terima kasih, Ponco Priyatno (poncopriyatno@yahoo.com)
poncop
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

Yth. Bp. Ponco Priyatno,

 

Garis Sempadan Bangunan (“GSB”) sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunandan Lingkunganbagian III huruf C merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh Penguasa Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut.

 

GSB dan Garis Sempadan Jalan (“GSJ”) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (“RDTRK”) untuk wilayah yang diatur. Jadi, bisa saja ketentuan tersebut berbeda-beda masing-masing wilayah bergantung dari RDTRK yang mengaturnya. GSB adalah batas yang mana bangunan bisa dibangun secara masif. Di luar batas GSB hanya boleh dilewati oleh bagian dari bangunan yang terbuka seperti taman, teras, balkon dan sejenisnya.

 

GSB ditentukan oleh Pemerintah setempat berdasarkan RDRTK yang bersumber pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. Dalam hal ini developer hanya mewakili pemerintah saja dalam menjalankan peraturan. Adalah benar, sesuai Hukum Agraria maka Bapak adalah pemilik sah dari tanah/kavling Bapak sehingga dalam membangun suatu bangunan dapat sesuai dengan yang Bapak inginkan. Akan tetapi, Bapak tetap harus tunduk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, karena di dalam tanah Bapak juga ada kepentingan masyarakat dan kepentingan Bapak sendiri seperti untuk resapan air sebagaimana aturan Koefisien Dasar Bangunan (“KDB”) dan Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) pada wilayah tersebut.

 

Adapun karena Bapak tidak menyertakan data tambahan dari bangunan Bapak, maka kami tidak dapat berkomentar lebih rinci mengenai hal ini, disebabkan ada beberapa faktor teknis yang menentukan agar kami dapat memberikan saran yang lebih baik semisal:

1.      Tipe pengembang hunian bapak. Dari nama atau desain rumahnya kita bisa mengetahui konsep pengembangan dari perumahan tersebut. Untuk konsep hunian Green Village, biasanya hanya boleh dibangun sekitar 30-40% (tiga puluh sampai empat puluh persen) dari lahan pemilik. Sisanya dipakai untuk penghijauan;

2.      Data besaran KLB dan KDB dari pengembang. Mengapa data ini kami perlukan? Karena dari sini bisa ditentukan berapa luas tanah yang boleh dibangun oleh Bapak. Contoh misalnya, KDB ditentukan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan bapak mempunyai tanah seluas 500m2 (lima ratus meter persegi), maka lahan yang dapat Bapak bangun adalah 350m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) saja;

3.      Umumnya GSB tersebut jaraknya setengah dari lebar jalan (setengah dari jarak GSJ ke GSJ), jadi kemungkinan Bapak masih bisa membangun antara 1,5 – 2 (satu setengah hingga dua) meter untuk pengembangan ruangan yang Bapak rencanakan (namun kembali hal tersebut merujuk pada ketentuan aturan setempat yang berlaku);

4.      Dan sebagainya.
 

Khusus untuk peraturan yang bapak keluhkan, lebih baik dicek dulu di Suku Dinas (Sudin) Tata kota setempat mengenai jarak dari GSB tersebut untuk memperoleh kepastian hukum terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada Perda Kota Semarang No. 11/2004 tentang RDRTK untuk Bagian Wilayah Kota VI (Kec. Tembalang) berlaku dari tahun 2004-2010 ditetapkan pada Pasal 39, GSB untuk samping dan belakang rumah bila berbatasan dengan persil tetangga boleh berhimpitan atau jika berjarak minimal 1,5 (satu setengah) meter (untuk kecamatan Gunung Pati pada pasal 41, Perda No. 13/2004).

 

Setelah mendapatkan kepastian tentang jarak dari GSB yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, silahkan dikaji kembali apakah yang tertulis dalam Perjanjian antara Bapak dan Developer mencantumkan GSB yang sesuai dengan GSB yang diatur oleh Sudin Tata Kota. Seandainya tidak sesuai maka Bapak dapat berargumentasi kepada Pihak Pengembang sesuai dengan kontrak yang Bapak tanda tangani bersama dengan Pengembang, apabila ternyata aturan mengenai GSB dari Sudin Tata Kota setempat lebih kecil dari yang dilarang oleh Pengembang.

 

Mengenai hal peraturan tersebut yang menyebabkan kerugian pada Bapak, maka Bapak dapat mengajukan judicial review ke MA namun dengan syarat bahwa umur dari peraturan tersebut kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diundangkan.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4a72c8237e563.gif

21409 hits
Di: Pertanahan & Perumahan
sumber dari: Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.