Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Upah Selama Masa Skorsing yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Februari 2011.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?

25 Mar 2024

Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign

19 Mar 2024

Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?

13 Mar 2024

Bolehkah Pekerja Kena Sanksi Jika Interview di Perusahaan Lain?

01 Mar 2024

Skors atau menskors menurut KBBI berarti memecat atau menghentikan untuk sementara waktu (dari jabatan, keanggotaan suatu perkumpulan, dan sebagainya); menunda atau menghentikan sementara (rapat, sidang pengadilan, dan sebagainya).

Skorsing karyawan atau employee suspension merupakan salah satu tindakan perusahaan untuk mendisiplinkan karyawan. Saat karyawan terkena skorsing, karyawan tersebut diberhentikan sementara dari aktivitas pekerjaan yang biasa dilakukan di perusahaan.

Umumnya, skorsing dilakukan kepada karyawan dalam proses pemutusan hubungan kerja dan karena dikhawatirkan karyawan yang bersangkutan akan mengganggu proses produksi, seperti misalnya memengaruhi karyawan lainnya, merusak alat-alat produksi, atau bahkan menghilangkan barang bukti atas kesalahan berat yang dilakukan.

Sebelumnya, pengaturan mengenai skorsing karyawan diatur di dalam Pasal 155 UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 yang saat ini normanya telah dihapus berdasarkan Pasal 81 angka 46 Perppu Cipta Kerja.

Kemudian, saat ini ketentuan mengenai skorsing diatur di dalam Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 157A UU Ketenagakerjaan.

Namun, untuk mempermudah Anda memahami perbedaan pengaturan keduanya, kami akan menyajikan perbandingan pengaturannya sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan di atas di mana kami mengacu pada ketentuan terbaru, maka selama masa skorsing hingga selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh karyawan.

Adapun yang dimaksud dengan “hak lainnya” merupakan hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.[2]

Dengan demikian, seorang karyawan yang diskors tetap mendapatkan upah serta hak-hak lainnya yang biasanya diterima oleh karyawan dari perusahaan selama perusahaan menerbitkan surat skorsing.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.

Referensi:

Menskors, yang diakses pada 17 April 2024 pukul 11.31 WIB.

[1] Penjelasan Pasal 81 angka 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Penjelasan Pasal 157A ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Penjelasan Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Penjelasan Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan