hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 17 Pebruari 2011
Pertanyaan:
Upah Selama Masa Skorsing
Untuk karyawan yang menjalani proses skorsing, perusahaan wajib membayar upah. Apakah yang dimaksudkan di sini upah penuh (termasuk overtime permanent - Kepmen 234/Permen 15), gaji pokok atau berapa persen dari upah?
spsiptfi
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

Tindakan skorsing dilakukan pengusaha terhadap pekerja/buruh (karyawan) yang dalam proses PHK (pemutusan hubungan kerja), – antara lain – disebabkan karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan berat (gewichtigeredden). Terutama kesalahan berat yang tertangkap tangan (red-handed) (lihat Pasal 155 ayat [3] jo ayat [2] UU No. 13/2003).

 

Tindakan skorsing ini diambil karena dikhawatirkan karyawan dimaksud akan mengganggu proses produksi, seperti – misalnya – memengaruhi karyawan lainnya, merusak alat-alat produksi, atau menghilangkan barang bukti atas kesalahan berat yang dilakukan.

 

Apabila masa skorsing dan proses PHK-nya telah dilalui sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh, dan seandainya dalam kesepakatan (bipartit), anjuran (mediasi/konsiliasi) atau dalam putusan PHK-nya (sesuai proses litigasi) pihak pengusaha dibebankan (kewajiban) untuk membayar “pesangon” sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13/2003, maka upah sebagai dasar perhitungan pesangon dimaksud adalah:

 

Komponen upah terakhir yang terdiri dari upah pokok (basic salary) ditambah tunjangan tetap (fixed allowance), yakni segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja (lihat Pasal 157 ayat [1] jo Penjelasan Pasal 94 UU No. 13/2003 dan SE Menaker RI No. SE-07/Men/1990).

 

Artinya, komponen upah yang masuk dalam kategori – subkomponen -  tunjangan tidak tetap, tidak dapat diakumulasikan menjadi (subkomponen) upah sebagai dasar perhitungan “pesangon”. Kalau ada overtime permanent (khususnya pekerja pada sektor Migas dan sektor Pertambangan Umum serta sektor lainnya pada jabatan middle management ke atas yang ditentukan dalam PP/PKB) dan – selalu – diberikan secara tetap bersamaan dengan upah pokok (bulanan), maka hemat kami, overtime permanent dimaksud masuk dalam kategori upah sebagai dasar menghitung “pesangon” sepanjang selalu dibayar secara tetap.

 

Dengan perkataan lain, upah sebagai dasar perhitungan “pesangon” bukanlah seluruh komponen dan semua subkomponen-subkomponen upah atau take home pay (atau istilah Sdr/i upah penuh), akan tetapi hanya upah pokok dan tunjangan tetap yang dibayarkan secara tetap setiap bulannya dan tidak didasarkan atas kehadiran atau pencapaian prestasi/produktivitas tertentu.

 
Demikian opini kami, semoga dapat difahami.
 
Dasar hukum:

1.   Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu;

3.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-102/Men/IV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur:

4.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu;

5.   Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

22845 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id