hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 29 Maret 2011
Pertanyaan:
Faktur Tidak Ada, Jual Beli Kendaraan Bisa Batal?
Saya baru saja melaksanakan jual-beli kendaraan bermotor. Setelah dealing harga lewat telepon akhirnya janjian untuk bertemu guna melihat kondisi kendaraan tersebut. Pada saat ditelepon penjual menyatakan bahwa semua surat lengkap. Di tempat yang ditentukan saya sebagai pembeli bertemu dengan penjual kendaraan bermotor tersebut. Setelah dicek kondisi fisik dan surat-surat (BPKB+STNK) lengkap, maka transaksi pun terjadi. Sebagian pembayaran dilakukan via transfer bank, sebagian kecilnya cash. Setelah semua selesai, saya sadar bahwa faktur pembelian awal motor tersebut tidak ada. Ketika saya tanyakan, si penjual bilang faktur tidak ada, dan berjanji akan meminta copy faktur dari perusahaan pemegang merek kendaraan tersebut. Hari berikutnya saya menagih, tapi si penjual berkelit bahwa orang yang namanya tertera di dalam BPKB sudah tidak mau berurusan lagi dengan kendaraan itu. Dengan kata lain saya tidak akan mendapatkan faktur itu. Pertanyaannya adalah: 1. Apakah saya bisa meminta pembatalan perjanjian jual-beli itu (karena si penjual tidak memberikan info tidak adanya faktur)? 2. Pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada si penjual? 3. Apakah karena dia tidak memberikan info bahwa faktur tidak ada sebagai kategori pembohongan (karena si penjual awalnya bilang surat-surat lengkap)? Terima kasih atas bantuannya.
roy.dd78
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

1 & 3. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda mengenai persyaratan ganti nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”). Ganti nama BPKB ini biasa dilakukan apabila pembeli membeli motor bekas (second hand). Persyaratannya adalah sebagai berikut:

-         BPKB asli;

-         STNK asli;

-         KTP asli;

-         Dilakukan cek fisik terhadap kendaraan bermotor tersebut, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan satuan lalu lintas Polri (dikutip dari “Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen”, ditulis oleh Henry S. Siswosoediro, hal. 232).

 

Faktur atau bukti pembelian motor biasanya diberikan pada saat seseorang membeli motor baru dari perusahaan penjual motor. Pada umumnya memang faktur ini dilekatkan pada BPKB. Tapi, pada praktiknya ada juga faktur yang tidak dilekatkan pada BPKB (terutama untuk motor bekas). Lalu, pada saat motor dijual lagi kepada orang lain, untuk proses balik nama BPKB dari pemilik asal (penjual) ke pemilik baru (pembeli), faktur tersebut sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena apabila dilihat ke dalam buku BPKB itu sendiri, keterangan mengenai faktur tersebut biasanya sudah dicantumkan dalam BPKB sebagai dasar dari keberadaan motor tersebut.  

 

Oleh karena itu, menurut hemat kami, penjual motor tersebut tidak berbohong bahwa kelengkapan surat bukti kepemilikan atas motor tersebut sudah lengkap, yaitu dengan adanya BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”), walaupun tanpa disertai faktur. Kecuali sebelumnya pembeli pernah menyebutkan bahwa fakturnya juga ada.

 

Untuk itu, sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati yaitu mengenai harga, ketersediaan dokumen kepemilikan motor dan kondisi fisik motor yang sesuai, sehingga kemudian terjadi transaksi. Menurut kami, tidak ada alasan yang sah untuk membatalkan jual-beli tersebut dikarenakan syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan sepihak. Lebih jauh simak syarat sahnya perjanjian dalam artikel “Keberlakuan Perjanjian Kerja Sama”.

 

Perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila ada unsur kekhilafan, pemaksaan atau penipuan (lihat Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Lebih lanjut mengenai pembatalan jual beli silahkan simak artikel “Pembatalan Jual Beli”.

 

2.         Dalam hal ini karena pihak penjual telah memenuhi prestasinya yaitu dengan memberikan dokumen-dokumen kepemilikan motor beserta motor dengan kondisi seperti yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian, penjual tidak melakukan ingkar janji / wanprestasi, sehingga tidak dapat digugat baik secara perdata maupun pidana karena perjanjian jual beli tersebut.

 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.gif

29683 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. Telp: (021)-5289-1955, Fax: (021)-5299-4599. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.