Jumat, 09 September 2011
Dibaca: 33927
Pertanyaan :
Bisakah Diletakkan Sita Jaminan atas Agunan Kredit?
Bisakah harta debitur bank yang dijadikan agunan kredit diletakan sita jaminan (conversatoir beslag) oleh Pengadilan?
Jawaban :

Harta kekayaan yang dimiliki Nasabah Debitor (ataupun yang dimiliki pihak ketiga), baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adalah sah sebagai agunan (jaminan) bagi pelunasan utang kreditnya (ataupun dalam hal yang dimiliki pihak ketiga, adalah bagi pelunasan utang kredit Nasabah Debitor) kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menjadi Kreditor apabila telah sah diikat dengan hak-hak jaminan kebendaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hak-hak jaminan kebendaan dimaksud di Indonesia adalah dapat berupa:

 

1.       Gadai (pand), yang dibebankan pada barang bergerak jaminan utang berdasarkan suatu Perjanjian Gadai untuk itu, berdasarkan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), di mana barang bergerak yang digadaikan harus disimpan oleh Kreditor atau pihak ketiga yang disepakati;

 

2.       Hak Tanggungan, yang dibebankan pada bidang tanah berikut turutan di atasnya berdasarkan suatu Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat bidang tanah tersebut terletak yang didasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk itu yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), di mana  pemanfaatan atas bidang tanah tersebut tetap berada pada Debitor atau pihak ketiga pemiliknya;

 

3.       Jaminan Fidusia, yang dibebankan pada barang bergerak atau bangunan yang kepemilikannya terpisah dari bidang tanahnya maupun hasil ekonomisnya dan klaim asuransinya (sepanjang tidak diperjanjikan lain) berdasarkan suatu Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia (AJF) untuk itu yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), di mana pemanfaatan atas barang bergerak atau bangunan tersebut tetap berada pada Debitor atau pihak ketiga pemiliknya;

 

4.       Hipotik atas kapal [dengan isi kotor 20 M3 (dua puluh meter kubik) atau lebih], yang dibebankan pada kapal dimaksud berdasarkan suatu Akta Hipotik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (PPPBNK) serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (KPPBNK), berdasarkan Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPer juncto Pasal 315 sampai dengan Pasal 315e Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") juncto UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") juncto PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ("PP Perkapalan"), di mana pemanfaatan atas kapal tersebut tetap berada pada Debitor atau pihak ketiga pemiliknya; dan

 

5.       Hipotik atau Chattel Mortgage atas pesawat udara dan helikopter, yang dibebankan pada pesawat udara atau helikopter berdasarkan suatu Surat Keterangan Pendaftaran Hipotik/Chattel Mortgage yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-Kementerian Perhubungan RI yang didasarkan pada Akta Hipotik/Chattel Mortgage yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, berdasarkan Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPer juncto UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") maupun berdasarkan Chicago Convention 1944 yang diratifikasi oleh Geneva Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 1948 ("Traktat Internasional tentang Pesawat Udara"), di mana pemanfaatan atas pesawat udara atau helikopter tersebut tetap berada pada Debitor atau pihak ketiga pemiliknya.

 

Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, pada prinsipnya tidak terdapat larangan di dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat diletakannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) ataupun Sita Marital (Maritaal Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (sebagaimana bentuk-bentuknya telah diuraikan di atas). Tetapi di dalam praktik, Sita yang diletakkan tersebut oleh Jurusita menjadi dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (Vergelijken Beslag) berdasarkan Pasal 463 Reglemen Acara Perdata ("RegAcPer")/Reglement op de Rechtsvordering ("RV"). Mengapa demikian, karena prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference), prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itu menjadi bagiannya pihak (pihak-pihak) yang berhak berdasarkan Sita Persamaan [yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag)].

 

Last but not least, tetap harus diperhatikan pula Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) atas perkara di mana Sita ditetapkan dan diletakkan. Apabila Putusan tersebut menetapkan kepemilikan atas harta kekayaan dimaksud adalah bukan lagi berada pada Nasabah Debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan utang, maka hak jaminan kebendaan yang tadinya melekat pada harta kekayaan tersebut gugur demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) sehingga hak preferen dari Kreditor atas harta kekayaan tersebut pun tidak lagi terdapat (hapusnya hak jaminan kebendaan akibat hapusnya hak milik atas barang jaminan).

 

Demikian jawaban ini saya sampaikan kepada Saudara, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43)

3.Rv (Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63)

4.Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

5.Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

6.Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

7.Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

8.Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.