hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Sabtu, 14 Mei 2011
Pertanyaan:
Setelah Nikah Istri Tidak Melayani Suami, Termasuk Penipuan?
1. Apakah hukum penipuan bisa diterapkan pada seorang istri (muslim) yang tidak pernah melayani suami (muslim) dan tidak pernah menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana layaknya seorang istri selama 2 bulan atau lebih setelah pernikahan? 2. Apakah perjanjian lisan pada saat akad nikah maupun perjanjian tertulis di buku nikah bisa dijadikan dasar untuk menyatakan si istri tersebut menipu? 3. Jika si istri menyatakan alasannya bahwa dia menikah karena terpaksa ataupun karena desakan keluarganya, pasal/tuntutan apa saja yang bisa dikenakan kepada si istri tersebut?
F4YF4Y
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

1.      Mengenai kewajiban-kewajiban istri Anda yang tidak dilakukan selama dalam perkawinan, tidak dapat dikategorikan ke dalam penipuan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenai penipuan berbunyi sebagai berikut:

 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Mengamati unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, perkawinan adalah lembaga yang sah menurut hukum yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

 

Namun, Pasal 34 ayat (2) UUP menegaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat [3] UUP).

 

Selanjutnya, dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) juga dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah (lihat Pasal 84 ayat [1] KHI).

 

Dalam hal istri terbukti sah nusyuz, maka kewajiban suami terhadap istri juga tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (lihat Pasal 84 ayat [2] dan ayat [4] KHI).

 

2.      Unsur-unsur penipuan tidak terpenuhi sebagaimana kami sebutkan di atas dan perjanjian tertulis bukanlah dasar untuk menyatakan istri Anda menipu. Akta perkawinan tersebut hanyalah sebagai bukti pencatatan perkawinan Anda dan istri sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia. Lebih jauh simak artikel Resmi Tidaknya Suatu Pernikahan.

 

3.      Dalam hal perkawinan terjadi karena paksaan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini merujuk pada Pasal 6 UUP diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Terhadap suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan tersebut, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya (lihat Pasal 22 UUP). Karena itu, perkawinan yang dilakukan tidak atas persetujuan kedua calon mempelai (tapi atas dasar paksaan), maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan antara lain oleh istri maupun suami (lihat Pasal 23 huruf a UUP). Lebih jauh simak artikel Menikah Karena Paksaan Orang Tua.

 

Jadi, Anda tidak dapat menuntut istri Anda dengan pidana penipuan, kecuali dalam hal unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut di atas terpenuhi.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

3.      Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

24478 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share: