Kamis, 09 Juni 2011
Dibaca: 18880
Pertanyaan :
Legalitas Surat Pernyataan Bersedia Tidak Digaji Selama Cuti Melahirkan
Mengutip dari jawaban Hukum Online mengenai pengaturan Cuti Hamil; Sehingga, dalam kaitan dengan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut, pengusaha/para pihak hanya dapat mengatur/memperjanjikan (misalnya) pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender. Perusahaan tempat saya bekerja menerapkan pegawainya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dalam salah satu poinnya menyatakan kesediaan pegawai yang bersangkutan dalam waktu tenggang 2 tahun sejak bergabung dengan Perusahaan tidak mendapatkan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan dan/atau TIDAK MENDAPATKAN UPAH/GAJI SELAMA MENJALANKAN CUTI MELAHIRKAN. Saya sendiri belum menandatangani surat pernyataan tersebut. Apakah dalam hal ini perusahaan saya berhak untuk menerapkan peraturan tersebut ketika saya hamil dan apa saja peraturan yang dapat ditambahkan atau dimodifikasi perusahaan dalam kaitannya dengan hak cuti hamil pegawai perempuan?
Jawaban :

Kebijakan perusahaan untuk tidak memberikan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan, dan tidak membayarkan upah/gaji selama menjalankan cuti hamil dan melahirkan (dalam waktu tenggang 2 tahun), dapat kami jelaskan sebagai berikut:

 

1.   Apabila pegawai (pekerja/buruh) menjadi peserta program jamsostek, maka biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan (sebagaimana yang Saudara/(i) sebutkan) memang sudah menjadi tanggung jawab PT. Jamsostek (Persero) melalui program JPK –jaminan pemeliharaan kesehatan– (lihat Pasal 16 UU No. 3/1992 jo Pasal 33 ayat [2] PP No. 14/1993). Oleh karena ada kewajiban pengusaha untuk mengikut-sertakan pegawainya (dan meng-iur) pada program jamsostek dimaksud, maka tentunya melepaskan kewajiban pengusaha untuk menanggung jaminan sosial pegawainya, termasuk JPK yang coverage-nya (penanggungannya) meliputi pemeriksaan kandungan dan biaya melahirkan (vide Pasal 27 dan 28 Permenakertrans No. Per-12/Men/VI/2007). Kecuali apabila –manajemen– perusahaan tidak mengikutsertakan pegawainya pada program jamsostek tersebut, maka tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan yang nilainya -sekurang-kurangnya- sama dengan besaran coverage program jamsostek untuk suatu jenis pelayanan (lihat Pasal 17 dan Pasal 18 ayat [3] UU No. 3/1992).

 

2.   Berdasarkan Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), setiap pekerja/buruh (pegawai) yang menggunakan hak istirahat hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) UUK, berhak mendapat upah penuh. Dengan perkataan lain, apabila pegawai perempuan sedang menjalankan cuti hamil dan melahirkan selama –kumulatif– 3 (tiga) bulan, maka ia berhak atas upah penuh selama jangka waktu tersebut, walau tidak melaksanakan pekerjaan. Hak tersebut adalah hak yang diberikan undang-undang dalam case yang normal atau wajar, dalam arti, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (legal). Artinya, kalau ada case seorang perempuan hamil dan melahirkan secara illegal (tidak resmi), maka tentunya manajemen perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar upah selama masa hamil dan melahirkan (vide Pasal 1602c KUHPerdata), bahkan dapat menerapkan –antara lain– kebijakan no work no pay (seperti dimaksud Pasal 93 ayat (1) UUK atau Pasal 1602b KUHPerdata).

 

Dengan demikian, pembuatan Surat Pernyataan yang dilakukan perusahaan untuk ditandatangani oleh pegawainya yang salah satu poinnya menyatakan kesediaan pegawai untuk (dalam waktu tenggang 2 tahun) tidak mendapatkan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan dan/atau tidak mendapatkan upah/gaji selama menjalankan cuti –hamil dan– melahirkan, menurut hemat kami, tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan (pasal-pasal) yang telah kami sebutkan di atas. Dan atas pelanggaran (pembuatan Pernyataan) tersebut, Saudari dapat melaporkan kepada Pegawai Pengawas pada instansi ketenagakerjaan (di Kabupaten/Kota) setempat di mana Saudari bekerja untuk dilakukan penegakkan hukum.

 

Demikian penjelasan dan opini kami, semoga dapat dipahami.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

3.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Terkahir dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010;

5.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Umar Kasim
E-mail: markas.umar@yahoo.com | Twitter: @markas_twet