Berikut jawaban yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan saudara.
A. Definisi Persekutuan Komanditer (commandiraire vennootschap atau CV)?
Persekutuan Komanditer (commandiraire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang yang mempercayaakan uang dan atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan pengurusan yang dikenal sebagai sekutu aktif (sekutu komplementer) dan orang yang mempercayakan uang (pemberi modal) tersebut disebut sekutu komanditer.
CV bukanlah suatu badan hukum, sehingga pertanggungjawaban atas CV tersebut adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif dalam CV tersebut hingga harta pribadinya. Sedangkan, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan saja.
Dalam hal adanya kerugian yang diderita oleh CV namun harta dari CV tersebut tidak cukup untuk menutupnya, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari Sekutu aktif.
Dari apa yang diterangkan di atas dapat kita lihat ada dua macam sekutu yakni;
a. Sekutu Aktif/pengurus (Sekutu Komplementer), berhak memasukan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan terhadap persekutuan tersebut di mana tanggung jawab dari para sekutu aktif tersebut bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan
b. Sekutu Komanditer (pasif), berkewajiban menyerahkan uang, benda dan atau tenaga sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Tanggung jawab persekutuan komanditer terbatas hanya sampai dengan jumlah uang yang telah disanggupi untuk disetorkannya.
Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan layaknya sekutu aktif. Dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab Sekutu Komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD.
B. Jawaban atas kasus posisi di atas
Dalam kasus posisi sebagaimana telah dijabarkan pada pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa CV telah menyatakan pembubaran diri, namun masih mempunyai tunggakan terhadap PT. Kemudian CV tersebut diwakili oleh sekutu komanditer memberikan opsi untuk membagi tanggung jawab atas utang yang tersisa tersebut kepada empat sekutu secara pro rata termasuk sekutu komanditer dan sekutu pengurus. Pertanyaan-pertanyaan hukumnya adalah;
a. Apakah Opsi tersebut dilindungi hukum?
Pada prinsipnya, utang dari suatu CV menjadi tanggung jawab sekutu komplementer (sekutu pengurus). Dalam hal dalam hal dibuat suatu kesepakatan mengenai pembagian utang CV terhadap PT secara pro rata kepada setiap sekutu, maka hal tersebut dapat saja dilakukan sepanjang telah disepakati oleh seluruh sekutu.
Sedangkan, bagi PT yang memiliki piutang sebaiknya meminta agar dibuat suatu akta pengakuan utang oleh CV yang bersangkutan yang ditandatangani oleh semua sekutu baik sekutu komplemeter (sekutu pengurus) maupun sekutu komanditer guna menjamin kepastian hukum bagi PT tersebut di kemudian hari.
b. Jika opsi yang ditawarkan tidak berjalan apakah CV yang sudah bubar masih bisa digugat oleh PT?
Dalam pembubaran suatu persekutuan (CV) tidak dapat dikatakan selesai jika seluruh hak dan kewajiban dari si CV tersebut belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Para sekutu berkewajiban untuk menyelesaikan segala tunggakan-tunggakan utang maupun piutang atas nama CV yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.
Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan dari kreditur kepada CV tersebut, yang bertanggung jawab tentunya adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer hingga harta pribadinya.
Dalam pembubaran CV telah terjadi, kreditur tetap dapat mengajukan gugatan kepada sekutu aktif tersebut secara pribadi, mengingat CV bukanlah suatu badan hukum.
c. Jika kemudian dapat diketahui CV tersebut masih mempunyai piutang terhadap pihak ketiga, timbul pertanyaan hukum, dapatkah piutang tersebut dialihkan kepada PT? Jika dapat, siapakah yang berhak melakukan pengalihan tersebut?
Pengalihan utang suatu persekutuan komanditer kepada PT dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui mekanisme cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Dan pihak yang berhak melakukan pengalihan tersebut adalah sekutu aktif atau sekutu Komplementer. Mengenai pengalihan utang tersebut harus diberitahukan atau dengan persetujuan tertulis yang diberikan oleh debitur dimaksud.
Demikan kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
