hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 18 Oktober 2011
Pertanyaan:
Dapatkah Trading Company Bidang Impor Barang Mentah Berstatus PMA?
Bung Pokrol, apakah sebuah trading company yang bergerak di bidang impor barang mentah dapat berstatus PMA? Kalau dapat bagaimana dengan laporan investasinya (LKPM)? Terima kasih sebelumnya bung Pokrol.  
andrehimawan
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

 

Menjawab pertanyaan Saudara, apakah suatu trading company yang bergerak di bidang impor barang mentah dapat berstatus PMA (Penanaman Modal Asing), berikut jawaban yang dapat kami sampaikan.

 

Sebagaimana diketahui bahwa tidak seluruh bidang usaha di Indonesia terbuka untuk penanam modal asing. Ada sektor-sektor bidang usaha tertentu yang dinilai penting, strategis dan bersangkut paut dengan keamanan suatu negara sehingga diatur tertutup bagi kegiatan penanaman modal. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007") menyatakan bahwa pada umumnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang memang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

 

Persyaratan yang dimaksud inilah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No. 36/2010"). Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (trading company) termasuk sebagai bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, maka perusahaan tersebut harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Perpres No. 36/2010 tersebut.

 

Informasi yang kami dapatkan dari pertanyaan Saudara adalah bagaimana dengan trading company yang bergerak di bidang impor barang mentah. Perpres No. 36/2010 sendiri mengatur bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, terbuka untuk kepemilikan asing dengan maksimal kepemilikan sebesar 95%. Dengan ketentuan bahwa bidang usaha perusahaan tersebut berupa penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling).

 

Maksud dari direct selling ini adalah terkait dengan metode penjualannya. Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar. Dengan metode ini, mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri. Selain itu, direct selling juga dapat dilakukan dengan metode dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya seperti dalam Multi Level Marketing misalnya.

 

Sedangkan, Perpres No. 36/2010 tidak mengatur secara spesifik bagaimana dengan trading company yang melakukan kegiatan usaha berupa impor barang mentah. Pada dasarnya, setiap trading company yang melakukan perdagangan di bidang apapun dapat melakukan impor ataupun ekspor barang. Dengan demikian, menurut kami, fakta yang digambarkan di atas kurang tepat apabila terdapat trading company yang bergerak di bidang impor barang mentah. Mengingat perdagangan tentunya membutuhkan suatu transaksi jual beli. Apabila suatu perusahaan menyatakan kegiatannya adalah impor barang mentah, maka timbul pertanyaan apakah perusahaan menjual kembali barang mentah tersebut atau mengolah sendiri untuk kemudian diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan cara apapun itu, maka kegiatan usaha dari trading company tidaklah cukup jika hanya dikatakan begerak di bidang usaha impor, tetapi juga perusahaan tersebut membutuhkan untuk mengimpor barang mentah, atau disebut dalam UU No. 25/2007 sebagai bahan baku, apakah bahan baku tersebut akan dijual kembali kepada mitra usahanya ataukah bahan baku tersebut akan diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi dan kemudian diperdagangkan atau diekspor. Oleh karena itu, trading company bisa dimiliki oleh asing dengan kepemilikan maksimal sebesar 95% apabila perdagangan yang dilakukan adalah dengan konsep direct selling, bukan terhadap apakah trading company bergerak di bidang impor barang mentah atau barang tertentu.

 

Selain itu, Pasal 24 UU No. 25/2007 mengatur bahwa penanam modal baik asing maupun dalam negeri dapat memperoleh fasilitas perizinan impor hanya apabila barang tersebut merupakan:

a.   Barang yang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;

b.   Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa;

c.      Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia;

d.      Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan sendiri.

 

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang diatur oleh undang-undang adalah mengenai barang modal atau bahan baku (bukan barang mentah) yang tidak ditujukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Terkait dengan barang modal, maka yang berhak mengimpor barang modal bukan baru hanyalah perusahaan pemakai langsung, perusahaan rekondisi, perusahaan remanufakturing, dan/atau Perusahaan Penyedia Peralatan Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

 

Dengan demikian, Saudara perlu mengecek kembali bidang usaha trading company yang dimaksud dalam Perpres No. 36/2010. Apabila kemudian kegiatan usaha tersebut terbuka bagi penanam modal asing, maka yang perlu dipastikan adalah terkait dengan klasifikasi bidang usaha tersebut berdasarkan Klasifikasi Bidang Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 ("KBLI 2009"). Beberapa di antaranya, 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, 4662 Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, 46620 Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

 

Berdasarkan KBLI tersebut, maka dapat dilihat bahwa KBLI hanya mengklasifikasikan kelompok usaha berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang/jasa dan pendekatan fungsi pelaku dalam menciptakan barang/jasa. Sehingga, perlu untuk dibedakan bahwa persoalan impor suatu barang lebih berhubungan dengan perizinan dan bukan kepada persoalan kepemilikan modal apakah terbuka untuk asing atau tidak. Suatu perusahaan baik perusahaan berstatus PMA ataupun perusahaan dalam negeri dapat memperoleh fasilitas bea impor barang modal atau bahan baku dengan cara pengajuan izin di mana pengaturan perizinan tersebut bergantung pada jenis barang atau bahan apa sajakah yang akan diimpor.

 

Dalam hal trading company tersebut berhak untuk memperoleh status PMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka trading company wajib melakukan pelaporan realisasi investasi secara berkala dengan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ("Perka BKPM No. 13/2009"). Pembahasan mengenai pelaporan pelaksanaan investasi ini pernah kami ulas pada pembahasan yang berbeda. Namun, dapat kami jelaskan bahwa apabila perusahaan PMA masih dalam tahap pembangunan, yaitu dimana perusahaan telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal namun belum beroperasi secara komersil, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM secara triwulanan dengan ketentuan bahwa:

 

1.   Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;

2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;

3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;

4.   Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

 

Sedangkan, apabila perusahaan telah mendapatkan Izin Usaha dan oleh karenanya telah siap beroperasi secara komersil, maka LKPM yang disampaikan adalah secara per semester dalam setiap tahunnya, sehingga periode pelaporan diatur sebagai berikut:

 

1.  Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2.         Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

 

Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), apabila tidak dapat dilakukan, perusahaan dapat menyampaikan secara langsung (hard copy atau facsimile) kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM atau melalui surat elektronik (e-mail) yang ditujukan kepada: lkpm@bkpm.go.id

 

Demikian jawaban ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2.      Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

3.      Peraturan Kepala BKPM No 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.      Peraturan Menteri Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4dedde9e1cb1b.jpg

8572 hits
Di: Bisnis & Investasi
sumber dari: Adisuryo Prasetio & Co
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.