hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 31 Mei 2012
Pertanyaan:
Dasar Hukum Gugatan Lintas Negara
Pada kasus Rawagede, para keluarga korban dan KKUB melayangkan tuntutan secara perdata di pengadilan negeri Belanda kepada pemerintah Belanda atas tindakan kasus Rawagede. Pihak Indonesia menang dalam kasus ini. Yang mau saya tanyakan, apa landasan teori mengenai individu-individu yang menuntut di pengadilan negri negara lain dan yang dituntut itu negera lain itu sendiri? Apa tanggapan hukum Indonesia terhadap hal ini? Dan apa tanggapan hukum internasional atas hal ini? Terima kasih.  
angelirine
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fc4aa0ad0367/lt4fc764d3a86d2.jpg

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya berasumsi bahwa yang Anda maksud sebagai tuntutan adalah tuntutan hak secara perdata, atau yang lebih dikenal sebagai gugatan. Hal ini karena Anda memberikan contoh gugatan yang dilakukan oleh para korban kasus Rawagede.

 

Pada dasarnya, dalam hukum internasional tidak ada ketentuan yang melarang warga negara lain melakukan gugatan di luar negeri. Namun yang harus dipahami, kedudukan antara orang yang menggugat dengan negara tidak seimbang (apabila yang melakukan gugatan adalah warga negara lain). Oleh karena itu, si penggugat dapat diwakili oleh negaranya dalam gugatan yang dilakukan berdasarkan teori tanggung jawab negara.

 

Teori tanggung jawab negara ini dapat dilaksanakan apabila terdapat beberapa ketentuan, seperti terdapat kerugian yang nyata dan apabila kedudukan warga negaranya ‘melawan’ negara lain.

 

Sebelum membicarakan mengenai gugatan di luar negeri, harus dipahami terlebih dahulu mengenai teori komitas (Comity Doctrine). Dalam teori komitas, masing-masing pengadilan memiliki yurisdiksi dan kewenangannya masing-masing. Yurisdiksi dan kewenangan ini terbatas karena masing-masing Negara memiliki kedaulatan dan hukum nasionalnya masing-masing. Dengan teori ini, pengadilan dapat menyatakan forum non conveniens atau menyatakan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas kasus yang dibawa ke hadapan mereka.

 

Dalam melakukan gugatan, harus dilihat hukum mana yang berlaku untuk gugatan tersebut. Dalam hukum perdata internasional, terdapat teori yang bernama renvoi atau penunjukan kembali.

 

Dalam teori renvoi, dilihat status personal apakah yang dianut negara dari warga negara yang melakukan gugatan, apakah menganut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Apabila negara tersebut menganut prinsip nasionalitas, maka hukum yang berlaku terhadap warga negara tersebut adalah hukum di mana dia menjadi warga negara. Namun, apabila negaranya menganut prinsip domisili, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana warga negara tersebut berada.

 

Berdasarkan Pasal 16 Algemeene Bepalingen Wetgeving voor Indonesie (“AB”), Indonesia menganut prinsip nasionalitas. Sedangkan Amerika Serikat, misalnya, karena sistem hukumnya adalah sistem Common Law, menganut prinsip domisili. Contoh: warga negara Amerika Serikat di Indonesia. Indonesia menganut prinsip nasionalitas, maka hukum Indonesia menunjuk hukum Amerika Serikat yang berlaku. Amerika Serikat sendiri menganut prinsip domisili, dan oleh karenanya menunjuk hukum Indonesia yang berlaku dalam tuntutan yang dimaksud. Sehingga dapat dilihat alur ‘penunjukan kembali’ dari hukum yang dipakai.

 

Indonesia mendasarkan pertimbangan pemakaian hukum untuk suatu tindakan berdasarkan Pasal 18 AB yang menyatakan bahwa bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan. Dalam kasus Rawagede, tindakan yang dilakukan oleh tentara Belanda terjadi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 AB tersebut, pengadilan seharusnya memutus perkara dengan hukum Indonesia. Namun, ini dapat terjadi apabila disidangkan di Indonesia. Berdasarkan teori komitas, masing-masing Negara dan pengadilannya memiliki yurisdiksi dan kewenangannya masing-masing terhadap ketentuan seperti itu.

 

Terlepas dari ketentuan ini semua, kasus Rawagede tidak dapat dijadikan contoh dari penerapan gugatan seorang warga negara asing terhadap negara lain. Hal ini karena dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan Belanda menyatakan bahwa para korban Rawagede merupakan warga negara dari Hindia Belanda yang saat itu masih merupakan jajahan dari Belanda. Oleh karenanya, gugatan perdata yang diajukan sama halnya seperti seorang warga negara menggugat negaranya sendiri.

 

Demikian jawaban dari saya, semoga dapat menjawab pertanyaan Anda.

 

Dasar hukum:

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Staatblad 1847 No. 23)

 

Sumber bacaan:

1.    J.G. Starke, An Introduction to International Law

2.    Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional

3.    Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f750cc51c755/lt4f75611655952.jpg

8689 hits
Di: Ilmu Hukum
sumber dari: Legal 1O1
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.